Lapanga Kerja Informal di Malinau Masih Mendominasi, Begini Tangapan Bupati Wempi W Mawa

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Lapangan Kerja informal masih mendominasi serapan tenaga kerja di Malinau Kalimantan Utara hingga tahun 2025. Hal ini menjadi perhatian bagi Bupati Malinau Wempi W Mawa.

Badan Pusat Statistik (BPS) Malinau mencatat dari total penduduk bekerja,  banyak yang bekerja di Lapangan Kerja informal. Tercaat 22.300 orang terserap di sektor pertanian. Lalu sektor jasa menyusul dengan 18.407 orang, sedangkan sektor manufaktur berada di posisi paling rendah dengan 5.601 orang, 

Ketimpangan penyerapan tenaga kerja ini menjadi sorotan penting bagi Pemab Malinau, betapa pentingnya perluasan sektor pekerjaan formal.

Dalam audiensi bersama sejumlah perusahaan BUMN dan BUMD, isu keterbukaan informasi lowongan kerja menjadi salah satu sorotan, Rabu (16/04/2025).

Baca juga: Angka Pengangguran di Kalimantan Utara Menurun, Lapangan Kerja Terbanyak Sektor Pertanian

Bupati Malinau, menyampaikan perusahaan perlu menyampaikan setiap informasi lowongan kerja kepada masyarakat secara khusu angkatan kerja di Malinau.

Menurut Wempi W Mawa, hal ini dapat membantu pemerintah menyesuaikan program pelatihan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

"Keterbukaan informasi mengenai lowongan kerja ini juga dibutuhkan pemerintah. Karena berkaitan program pelatihan tenaga kerja di Malinau," ungkapnya, Rabu (16/4/2025).

Selain soal lowongan kerja, pemerintah juga meminta data lengkap mengenai jumlah tenaga kerja, komposisi pekerja lokal dan luar daerah, serta proyeksi kebutuhan tenaga kerja satu tahun ke depan.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan dan upaya sinkronisasi perencanaan tenaga kerja. Namun, belum semua perusahaan memberikan tanggapan terbuka terhadap permintaan tersebut.

Baca juga: Harap Pemkab Sediakan Lapangan Kerja Untuk Sarjana Muda Daerah, Ketua FKUB Nunukan Sayangkan ini

Dalam audiensi yang digelar di ruang Laga Feratu, Selasa (15/04/2025), juga dibahas potensi kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam pengembangan lapangan kerja baru. 

"Termasuk kemungkinan dukungan pembiayaan terhadap pihak ketiga yang menjalin kemitraan dengan pemerintah," katanya.

Beberapa contoh disebutkan, seperti proyek konstruksi berskala nasional yang dalam setahun terakhir diklaim menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah cukup besar. Namun belum ada data pasti mengenai kontribusinya terhadap penurunan angka pengangguran.

Di sisi lain, rencana pertemuan terbuka antara perusahaan dan pencari kerja lokal juga tengah disusun. Tujuannya adalah mempertemukan kebutuhan industri dengan kapasitas tenaga kerja yang tersedia di daerah.

Pemkab Malinau menyatakan bahwa keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal akan tetap menjadi prioritas. Namun realisasi kebijakan ini masih bergantung pada keterbukaan data dan kesiapan pelatihan yang mendukung.

(*)

Penulis: Mohammad Supri