Bupati Bulungan Syarwani Instruksikan Layanan Puskesmas Beroperasi 24 Jam

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, memperluas layanan Puskesmas menjadi beroperasi 24 jam.

Kebijakan ini dilakukan setelah adanya perubahan dalam regulasi BPJS Kesehatan.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan telah menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan untuk mengoperasikan IGD 24 jam di Puskesmas Tanjung Selor.

"Saya berharap pelayanan IGD 24 jam di Puskesmas bisa segera. Ini untuk memberikan kemudahan layanan kesehatan kepada masyarakat," kata Syarwani, Rabu (22/04/2025).

Selain IGD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan juga akan fokus untuk memberikan dukungan terhadap Sarana dan Prasarana (Sapras) di 12 Puskesmas.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan," ungkapnya.

Baca juga: DPRD Kabupaten Bulungan Dorong Pelayanan UGD 24 Jam Di Puskesmas, Rozana : Solusi Terbaik

Syarwani mengungkapkan Pemkab Bulungan telah menerima hibah lahan untuk pembangunan Puskesmas Tanah Kuning. Ini untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Usulan pembangunan Puskesmas di Desa Metun Sajau juga menjadi perhatian untuk dikaji," bebernya.

Kemudian, terkait kondisi Puskesmas Desa Bumi Rahayu, Bupati menjelaskan, Pemerintah desa (Pemdes) telah menyiapkan lahan untuk relokasi Puskesmas ke lokasi baru.

"Kami terus berupaya untuk meningkatkan layanan dasar," katanya.

Keluhan Layanan Kesehatan

Berkaitan dengan layanan BPJS kesehatan, belum lama ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara ( Kaltara) telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP), dengan pihak BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit (RS) se-Kaltara di Tanjung Selor.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara, H Achmad Djufrie.

Ia mengatakan, pemanggilan secara khusus pihak BPJS Kesehatan dan RS se-Kaltara ini sebagai tindak lanjut dari kebingungan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ada di Kaltara.

"Kita mendengarkan langsung apa yang menjadi masalah BPJS Kesehatan di Kaltara ini, karena banyaknya pengaduan masyarakat yang mengaku bingung karena mendapat penolakan saat ingin berobat dengan adanya beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS," ujar Achmad Djufrie.

Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltara dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara ini, Pemkab Bulungan menanyakan apa yang menjadi persoalan, sehingga munculnya keluhan dari masyarakat terhadap layanan kesehatan ini.

"Dari penjelasan dalam rapat tadi, intinya bahwa belum ada sinkronisasi di antara BPJS dan rumah sakit, sehingga terjadi miskomunikasi," kata Achmad Djufrie.

Adapun saran yang disampaikan, yakni, petugas BPJS Kesehatan juga harus standby di lokasi agar sewaktu-waktu ada masyarakat yang datang bisa langsung dilayani.

Petugas yang ada juga harus bisa menjelaskan penyakit apa saja yang bisa ditangani dan tidak ditangani oleh BPJS Kesehatan.

(*)

Penulis: Edy Nugroho