Gelar FGD, Organisasi Mahasiswa di Bulungan Sepakat Tolak Soeharto Terima Gelar Pahlawan Nasional 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sejumlah organisasi mahasiswa, politisi dan juga aktivis di Bulungan secara tegas menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia (RI) HM Soeharto pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025 lalu.

Penolakan ini disampaikan beberapa perwakilan organisasi dalam Focus Group Discussion (FGD) berjudul "Suara Rakyat Menilai Pahlawan Bangsa" yang digelar DPD KNPI Bulungan di Kedai Kemangi Jalan Salak Tanjung Selor, Jumat (14/11/2025) malam. 

FGD ini diinisiasikan oleh DPD KNPI Bulungan, berkolaborasi dengan sejumlah organisasi mahasiswa di Bulungan. Di antaranya ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Sejumlah pemateri dihadirkan dalam diskusi ini. Di antaranya, dari Yayasan Sejarah Budaya, Joko Supriyadi, Ketua DPC PDIP Bulungan, Markus Juk, Dosen Universitas Kaltara, Jimmy Nasroen, dan juga hadir Kasubid Sosbud Ditintelkam Polda Kaltara AKP Bahyudin.

Baca juga: Legislator Muda DPRD Kaltara Sebut Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Dengan pemandu acara dibawakan oleh ketua GMKI Bulungan, Petra Sihite, acara diawali dengan pemaparan gagasan dan tanggapan terhadap tema diskusi oleh para narasumber.

Kesempatan pembicara pertama diberikan kepada Joko Supriyadi.

Dalam paparannya, ia mengulas kilas balik soal dinobatkanya sejumlah Pahlawan Bangsa Indonesia. 

Namun, dari sebagian besar pahlawan yang dinobatkan oleh Negara, ia tidak mempersoalkan.

Akan tetapi satu tokoh yang belum lama ini dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional yang dipersoalkan. Yakni Presiden kedua RI Soeharto.

Menurutnya presiden yang memimpin Republik Indonesia selama 32 tahun itu, tidak layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. 

"Dia adalah biang masalah. Karena di bawah kepemimpinan Soeharto, tangannya berlumuran darah dalam memimpin Bangsa Indonesia," ungkapnya.

Oleh karena itu, secara pribadi dirinya dengan tegas menolak dinobatnya Soeharto sebagai pahlawan Bangsa.

Menurut dia, seharusnya Negara melirik para pendiri bangsa lain yang lebih pantas dan layak. 

“Termasuk dari Kalimantan dan Kalimantan Utara khususnya, sampai dengan saat ini belum ada satu pun pendahulu kita dari Kaltara yang dinobatkan sebagai pahlawan. Padahal alur historisnya sudah sangat jelas dan itu lebih layak dibandingkan Suharto yang dijadikan sebagai Pahlawan Bangsa,” tegas Joko.

Selain Joko, tiga pemateri lainnya secara umum menyatakan sikap kontra terhadap penyematan tanda jasa pahlawan nasional kepada Presiden RI kedua Soeharto.