Gelar FGD, Organisasi Mahasiswa di Bulungan Sepakat Tolak Soeharto Terima Gelar Pahlawan Nasional 

Termasuk dari unsur politisi, Ketua DPC PDIP Bulungan Markus Juk.

Ia menegaskan generasi muda harus lebih jeli dan dalami kembali kenapa penyematan tanda jasa pahlawan ini menjadi penolakan di tengah masyarakat. 

“Karena banyak kilas balik sejarahnya. Rezim orde baru ini tidak memberikan ruang kebebasan bersuara dan berpendapat. Siapa yang silang pendapat dengan pemerintah pada zaman itu pasti di tembak. Bahkan dulu, ada nama operasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada zaman itu yakni Petrus akronim dari Penembakan Misterius. Ini sungguh sangat kejam, mana mungkin pemimpin otoriter seperti ini dinobatkan sebagai pahlawan,” ungkapnya.

Diskusi cukup alot lantaran banyak statement pro dan kontra terhadap penyematan tanda jasa pahlawan.

Namun dari diskusi ini, dan semua argumentasi yang dibangun, sebagaian besar menolak penyematan tanda jasa pahlawan yang diberikan oleh Negara kepada Soeharto.

Mereka berspekulasi, jangan sampai karena derasnya paksaan Negara terhadap tanda jasa ini bakal menimbulkan sejarah baru bagi Negara Indonesia.

Pasalnya, penuturan sejarah Indonesia harus dilatarbelakangi oleh alur historis yang jelas bukan berdasarkan pesanan politik kekuasaan.

Sekretaris DPD KNPI Bulungan, Anugrah Rimbana Putra Pratama mengatakan, pihaknya selaku fasilitator acara  memastikan kegiatan itu, tidak ada maksud menggiring opini tertentu.

Namun dilaksanakan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pemahaman tentang pahlawan di mata masyarakat, khususnya generasi muda. 

“Kami ingin menggali bagaimana peran sejarah lokal, khususnya di Bulungan, dan berupaya agar pahlawan daerah kita bisa diusulkan menjadi pahlawan Nasional,” kata Rimba kepasa wartawan. 

Ia menyampaikan, salah satu rencana KNPI Bulungan yakni, memasukkan agenda usulan pahlawan lokal ke dalam program kerja KNPI Bulungan.

Dan dari hasil diskusi itu kemudian pihaknya sepakat untuk mendorong tokoh-tokoh lokal dari Bulungan supaya  bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Selain itu, keputusan pemerintah yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, dinilai bertentangan dengan sejarah perjuangan aktivis tahun 1998.

Dan jika gelar itu diberikan kepada almarhum Soeharto, sama halnya mencederai perjuangan aktivis tahun 1998.

“Tetapi kami belum merencanakan aksi penolakan, akan tetapi kami berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi yang kami suarakan secara berkelanjutan,” bebernya.

Baca juga: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional: Jejak Pembangunan dan Keteladanan Pemimpin Bangsa