Berita Nunukan Terkini
Pengawas Sekolah Minim, DPRD Nunukan Kaltara Soroti Beban Berat dan Tunjangan tak Adil bagi Kepsek
DPRD Nunukan menyoroti krisis jumlah pengawas sekolah dan rendahnya minat guru menjadi kepala sekolah akibat tunjangan jabatan yang tidak sebanding.
Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara) Muhammad Mansur menyoroti krisis jumlah pengawas sekolah dan rendahnya minat guru menjadi kepala sekolah akibat tunjangan jabatan yang tidak sebanding dengan beban kerja.
Hal ini ia sampaikan sehari setelah rapat evaluasi hasil monitoring bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan di Kantor DPRD Nunukan.
"Di Nunukan hanya ada enam pengawas sekolah untuk 147 SD dan 59 SMP. Idealnya, satu pengawas membina maksimal 10 sekolah. Kondisi ini sangat jauh dari ideal," kata Muhammad Mansur kepada TribunKaltara.com, Selasa (29/04/2025), sore.
Mansur yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan itu, menegaskan bahwa kebutuhan peningkatan jumlah pengawas harus menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan, di samping program-program pembangunan fisik yang selama ini dominan.
Baca juga: Pemkab Tana Tidung Dorong Pendidikan Kesetaraan, Sasar Masyarakat yang Sempat Putus Sekolah
"Penguatan kapasitas pengawas juga penting. Mereka harus punya kualitas untuk mengenali persoalan di lapangan dan menawarkan solusi yang relevan," ucapnya.
Ia juga menyoroti minimnya minat guru menjadi kepala sekolah. Mansur menyampaikan bahwa, salah satu sebabnya adalah karena tunjangan jabatan kepala sekolah masih setara dengan guru bidang studi, padahal tanggung jawabnya jauh lebih berat.
"Kepala sekolah tidak hanya mengajar, tapi juga memimpin manajemen sekolah, membina guru, mengembangkan kurikulum, hingga menjalin hubungan dengan masyarakat. Bebannya besar, tapi insentifnya tak sebanding," ujar Mansur.
Kondisi ini, kata Mansur, bisa menghambat regenerasi kepemimpinan di sekolah.
Jika jabatan kepala sekolah tidak menarik secara finansial, maka sekolah berpotensi dipimpin oleh orang yang tidak siap secara kompetensi maupun motivasi.
Untuk itu, ia mendorong adanya kajian ulang terhadap sistem tunjangan jabatan dan kebijakan rekrutmen kepala sekolah dan pengawas.
Baca juga: Kemenag Bulungan Jadwalkan SPMB Sekolah Madrasah, Mulai Awal April hingga Juni 2025
Ia menekankan pentingnya bimbingan teknis dan sertifikasi kompetensi bagi para calon kepala sekolah dan pengawas agar mereka siap mengemban peran strategis di sekolah masing-masing.
"Pengawas dan kepala sekolah adalah ujung tombak pendidikan. Mereka tahu betul tantangan di lapangan, dan peran mereka sangat menentukan kemajuan pendidikan di perbatasan seperti Nunukan ini," ungkap Mansur.
Penulis: Febrianus Felis
Rancangan Perda APBD Perubahan 2025 Disetujui, DPRD Nunukan Minta Pemkab Fokus Program Prioritas |
![]() |
---|
Banggar DPRD Nunukan Beri Catatan ke Pemkab PLBN Sebatik Mangkrak, Guru dan Nakes Minim di Pedalaman |
![]() |
---|
3 Desa Baru di Nunukan Kaltara Siap jadi Definitif, Berpeluang Gelar Pilkades Perdana Tahun Depan |
![]() |
---|
Wabup Hermanus Ungkap 6 Agenda Prioritas dalam APBD Perubahan 2025 Nunukan Kaltara |
![]() |
---|
Rancangan Pendapatan APBD-P Nunukan 2025 Turun 5,20 Persen, Wabup Sebut Fokus ke Program Prioritas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.