166 Desa di Nunukan Sepakat Bentuk Koperasi Merah Putih, Helmi: 67 Akta Pendirian Baru Terbit

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Sebanyak 166 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara) telah menyepakati pembentukan Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa (Musdes). 

Meski demikian, hingga kini baru 67 koperasi yang telah terbit akta pendirian lembaga koperasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan, Helmi Pudaaslikar, menjelaskan pembentukan koperasi ini merupakan bagian dari program nasional yang wajib dijalankan seluruh desa di Indonesia.

"Dari 232 desa dan 8 kelurahan di Nunukan, 166 desa sudah Musdes dan sepakat membentuk Koperasi Merah Putih. Namun baru 67 akta yang terbit. Sisanya masih dalam proses," kata Helmi kepada TribunKaltara.com, Jumat (20/06/2025), sore.

Baca juga: 81 Koperasi Merah Putih di Desa Bulungan Telah Terbentuk, 5 Sudah Kantongi SK Kemenkumham

Menurut Helmi, tidak semua desa harus memiliki koperasi sendiri.

Jika jumlah penduduknya di bawah 500 jiwa, maka beberapa desa boleh bergabung membentuk satu koperasi.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan sedang memproses penerbitan akta pendirian untuk koperasi-koperasi yang tersisa, dan menargetkan seluruhnya rampung pada 30 Juni 2025.

"Target kami, 166 akta pendirian lembaga Koperasi Desa Merah Putih terbit tanggal 30 Juni, karena launching nasional akan dilaksanakan 12 Juli 2025 melalui Zoom Meeting," ucap Helmi.

Helmi menyebutkan, meski jumlah desa di Nunukan terbanyak se-Kaltara, progres penerbitan akta notaris justru paling rendah kedua setelah Kabupaten Malinau. 

Namun, ia menegaskan program ini akan terus dikejar penyelesaiannya.

Pembaruan progres juga dapat dipantau melalui situs notaris dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Nunukan.

Menjawab kekhawatiran soal sumber dana, Helmi memastikan pembiayaan pembangunan koperasi bukan lagi dibebankan kepada Dana Desa. 

Awalnya, sempat muncul petunjuk teknis dari Kementerian Desa bahwa setiap desa wajib menyetor Rp1,6 miliar dari Dana Desa untuk modal awal koperasi.

"Saat ini sudah jelas. Dana Desa tidak jadi sumber modal utama. Pemerintah pusat memberi dua skema pendanaan, yaitu hibah dan KUR (kredit usaha rakyat). Jadi setiap Bank punya program KUR. Berapa besarnya yang diberikan oleh Bank tergantung rencana usaha koperasi dan tergantung hasil verifikasi di Bank," ujar Helmi.

Skema pertama adalah hibah dari pemerintah pusat, untuk pembangunan gedung koperasi, jalan, listrik, air, hingga kendaraan. 

Proposal akan diverifikasi oleh DKUKMPP Nunukan dan dicairkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara) di Nunukan.

"Uang tidak masuk ke desa. Dana hibah akan dibayarkan langsung oleh bank kepada pihak ketiga sesuai progres pembangunan. Khawatirnya kalau langsung ke rekening koperasi desa, ada pihak yang salahgunakan," tutur Helmi.

Skema kedua adalah KUR. Besarnya tergantung jenis usaha koperasi dan hasil verifikasi bank.

Baca juga: Pengurus Koperasi Merah Putih Lingkas Ujung Selesai Dibentuk, Berharap Kuatkan Ekonomi Kelurahan

Sistemnya sama, uang tetap di Bank, koperasi hanya belanja barang, dan pembayaran dilakukan Bank langsung ke penyedia.

"Bunganya ditanggung pemerintah, koperasi hanya kembalikan pokok pinjaman. Misalnya koperasi beli Sembako nanti Bank yang bayar kepada pihak yang menjual Sembako ke koperasi. Hasil penjualan oleh koperasi nanti Business to Business bukan pedagang eceran," tutur Helmi.

Lanjut Helmi,"Contoh di Krayan nanti koperasi jual beras, pembayaran tidak ke rekening koperasi. Tapi ke Bank melalui rekening koperasi. Bank berhak masuk ke penggunaan rekening nanti Bank yang sisihkan duitnya. Besaran yang boleh dicairkan oleh koperasi setelah potong  modal awal pinjaman KUR," tamhahnya.

Penulis: Febrianus Felis