Berita Nunukan Terkini

Program Keluarga Harapan di Nunukan Kaltara Disorot DPRD, Warga Pegang Kartu Tapi Saldo Kosong

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan. 

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / FELIS
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Donal 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN -  Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan. 

Kali ini, Anggota DPRD Nunukan, Donal, menyoroti ketidaktepatan dan ketidaksesuaian distribusi bantuan PKH di sejumlah daerah pelosok, utamanya di wilayah Kabudaya, Tubus, dan Likos, Kecamatan Lumbis.

Menurut Donal, warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terjebak dalam harapan palsu. 

Meski nama mereka tercatat dalam daftar penerima dan telah mengantongi kartu PKH, kenyataannya banyak dari mereka tidak pernah menerima dana sepeser pun.

Baca juga: Cara Cek Status Pencairan Bansos PKH dan BPNT 2025, Lengkap Besaran Duit hingga Syarat Penerima

"Mereka pegang kartu, nama mereka ada dalam list pencairan, tapi saldo nol rupiah. Tiap pencairan datang, mereka cuma bisa gigit jari," kata Donal kepada TribunKaltara.com, Selasa (15/07/2025), sore.

Donal mengungkapkan, dari temuannya di lapangan, terdapat lima warga di Desa Tubus yang tercatat sebagai penerima PKH namun belum pernah mencairkan bantuan. 

Hal serupa terjadi di Desa Likos, di mana tiga warga juga mengalami hal yang sama. Sebagian hanya sempat mencairkan satu kali, lalu namanya menghilang dari sistem tanpa penjelasan.

Ia menilai, hal ini mencerminkan buruknya manajemen data dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan yang semestinya berpihak pada rakyat miskin.

"Jangan sampai bantuan ini tidak tepat sasaran. Warga mampu tetap terdata, sementara yang betul-betul butuh justru tidak menerima apa-apa," ucap Donal.

Politisi asal Dapil III ini mendesak Dinas Sosial Kabupaten Nunukan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan audit transparan terhadap data penerima dan proses pencairan bantuan PKH.

"Kalau memang serius mau bantu rakyat, bersihkan dulu datanya. Verifikasi ulang, pastikan yang menerima itu benar-benar layak. Jangan jadikan rakyat miskin hanya sebagai angka dalam laporan," ungkap Donal.

Baca juga: Bantuan PKH Beri Dampak Positif kepada Masyarakat Kalimantan Utara

Ia berharap, instansi terkait segera turun ke lapangan, mendengar langsung keluhan warga, dan tidak hanya bergantung pada data di meja kantor.

"Kasihan masyarakat. Mereka menaruh harapan besar pada bantuan ini. Tapi kenyataannya, bantuan itu hanya datang untuk sebagian, dan sisanya hanya bisa menunggu yang entah kapan," tutur Donal.

Penulis: Febrianus Felis

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved