Anggota DPRD Nunukan Kritik Lambannya Operasional Gedung Baru RSUD, Pasien Terpaksa Duduk di Lantai

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, melontarkan kritik tajam kepada manajemen RSUD Nunukan dan pemerintah daerah terkait gedung poliklinik baru yang hingga kini belum juga dioperasikan, meski pembangunannya telah rampung sejak lama.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Mansur seusai melakukan pemantauan langsung pelayanan kesehatan di RSUD Nunukan pada Senin (14/07/2025).

Muhammad Mansur mendapati antrean panjang dan suasana berdesakan masih terjadi di sejumlah poliklinik, termasuk poli mata dan poli gigi yang masih beroperasi di gedung lama.

"Kami melihat sendiri, pasien dan pendampingnya menumpuk sejak pagi. Banyak yang terpaksa duduk di lantai atau berdiri karena ruang tunggu yang sempit. Beberapa pasien menunggu lebih dari dua jam hanya untuk bisa dilayani," kata Mansur kepada TribunKaltara.com, Rabu (16/07/2025), siang.

Baca juga: Kucing Liar Dikeluhkan RSUD Nunukan Kaltara, Petugas Pemadam Kebakaran Langsung Turun Tangan

Politikus Partai NasDem itu menilai kondisi tersebut sebagai cermin ketidaksiapan manajemen RSUD Nunukan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. 

Padahal, menurutnya, keberadaan gedung baru seharusnya sudah menjadi solusi untuk memecah kepadatan pasien.

"Kalau memang ada kekurangan sarana pendukung atau kendaraan operasional, ajukan saja di APBD Perubahan. Jangan jadikan itu alasan menunda pengoperasian. Pasien tak boleh jadi korban ketidaksiapan," ucap Mansur.

Selain itu, Mansur juga menyoroti minimnya fasilitas ruang tunggu yang layak bagi pasien yang rata-rata sudah hadir sejak pukul 07.00 Wita. 

Ia menyayangkan pelayanan yang terkesan lamban dan tidak manusiawi.

Baca juga: Banyak Nakes Lolos CPNS dan PPPK, RSUD Nunukan Kaltara Krisis SDM, Layanan Kesehatan Terganggu 

Tak hanya soal infrastruktur, kritik juga dilontarkan terhadap kurang maksimalnya sosialisasi sistem antrean online BPJS Kesehatan. 

Ia menilai banyak masyarakat belum memahami sistem daring akibat keterbatasan informasi dan akses internet.

"Sosialisasi tidak cukup hanya lewat media digital. BPJS harus turun ke lapangan, pasang baliho atau spanduk di tempat strategis supaya masyarakat awam bisa mengerti," ujarnya.

Ia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih serius antara BPJS Kesehatan, penyedia layanan internet, dan manajemen RSUD demi menjamin stabilitas jaringan digital di lingkungan rumah sakit 

"Ini soal nyawa. Layanan kesehatan tidak boleh lagi setengah hati. Semua pihak harus bergerak cepat agar RSUD Nunukan mampu memberikan pelayanan yang manusiawi, cepat, dan layak," ungkap Mansur.

(*)

Penulis: Febrianus Felis.