Berita Nunukan Terkini

Tiap Tahun Banjir, Anggota DPRD Nunukan Donal Desak Pemkab Segera Relokasi Warga Sungai Sembakung:

Setiap tahun banjir melanda masyarakat yang berada di perbatasan-Malaysia, oleh karena itu Anggota DPRD Nunukan desak Pdemkab relokasi warga.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS
BANJIR NUNUKAN - Banjir menggenangi rumah warga di Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Foto diambil pada 2022. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) Donal, kembali menyoroti lambannya langkah Pemerintah Daerah dalam menangani banjir tahunan yang terus menghantui masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

Donal menegaskan bahwa relokasi permanen harus segera menjadi pilihan kebijakan, bukan sekadar wacana.

Pernyataan itu disampaikan Donal menyusul kembali terjadinya banjir di sejumlah desa di Kecamatan Tulin Onsoi dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sembakung.

"Kita mendorong supaya ada tindakan serius dari Pemkab Nunukan untuk merelokasi masyarakat yang secara rutin terdampak banjir ini. Kalau tidak ada langkah relokasi, maka setiap bulan dan setiap tahun, pemerintah akan terus terbebani dengan biaya bantuan Sembako dan penanganan darurat," kata Donal kepada TribunKaltara.com, Rabu (16/07/2025), siang.

Baca juga: BPBD Nunukan Perbaiki Jembatan Rusak Pasca Banjir dan Longsor, Masyarakat Angkut Kayu dari Hutan

Menurut Donal, Desa Tembalang di Tulin Onsoi hanyalah salah satu contoh. Deretan desa di Kecamatan Sembakung, Sembakung Atulai, Sebuku, dan Lumbis juga tak luput dari luapan banjir setiap musim hujan.

"Ini bukan kejadian sekali dua kali, tetapi hampir setiap tahun. Warga hidup dalam ketidakpastian, rumah terendam, aktivitas terganggu. Maka kami menilai relokasi adalah solusi yang lebih permanen. Jangan terus terjebak bantuan darurat," ucapnya.

Meski relokasi memerlukan anggaran besar, Donal menilai langkah tersebut justru lebih efisien dalam jangka panjang. 

Ia mengkritik kebiasaan pemerintah daerah yang hanya bergerak setelah banjir terjadi, lalu sibuk menyalurkan bantuan tanpa menyentuh akar masalah.

"Kalau memang pemerintah daerah membuat relokasi, biayanya memang besar di awal, tetapi cukup satu kali. Ini lebih baik daripada setiap kali banjir pemerintah daerah harus menanggung pembiayaan bantuan terus menerus," ujar Donal.

Baca juga: Sirkulasi Penyebab RT 10 Malinau Kota Langganan Dikepung Banjir, Warga Minta Drainase Dibenahi

Lanjut Donal," Relokasi akan memberikan jaminan keselamatan dan kepastian tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat," tambahnya.

DPRD Nunukan, kata Donal, akan terus mendesak dan mengawasi Pemkab Nunukan agar segera menyusun rencana relokasi terpadu yang menyentuh seluruh kawasan rawan banjir

Ia juga meminta agar kajian lokasi alternatif permukiman segera dipercepat.

Donal juga berharap Pemkab Nunukan tidak lagi terjebak pada penanganan darurat yang bersifat reaktif, tetapi mulai berpikir strategis dan manusiawi demi keselamatan warga perbatasan.

"Ini bukan persoalan baru. Pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu. Kita harus merancang solusi permanen, terutama bagi masyarakat di Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Sebuku, dan Lumbis yang setiap tahun menjadi korban banjir," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved