Realisasi Program Dokter Terbang di Kaltara Capai 40 Persen, Dinkes Sebut Sasar Wilayah Perbatasan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara ( Kaltara) komitmen dalam melaksanakan Program Layanan Kesehatan dokter terbang Kalimantan Utara ( Pro LenteraKU).
 
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Utara (Kaltara) Usman menyampaikan progres realisasi dari program dokter terbang mencapai 40 persen dan telah menyasar 6 titik Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DPTK) Kaltara.
 
“Untuk saat ini program layanan kesehatan dokter terbang realisasinya sudah mencapai 40 persen. Ada enam titik lokasi daerah DTPK yang kami sasar,” ungkap Usman, Senin (28/7/2025).
 
Enam titik DPTK tersebut meliputi Long Bia, Pulau Bunyu, Langap, Sebuku, Sei Menggaris serta Aji Kuning Sebatik.

Baca juga: Pelayanan dokter terbang di Desa Kaltara Terancam Ditunda, Dampak Efisiensi Anggaran, Ini Daerahnya

Usman menyebutkan keluhan penyakit dalam masih mendominasi selama proses pelaksanaan program pelayanan kesehatan dokter terbang ini.
 
Dikatakan Usman, pelaksanaan pelayanan spesialistik di program dokter terbang ini menjadi evaluasi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap hasil pemeriksaan, utamanya bagi diagnosis penyakit menular.
 
“Nanti pihak kita disini yang ada terkait dengan penanganan penyakit menular kita akan menindaklanjuti bagaimana memfollow up gitu misalnya kalau ada TB itu kan merupakan skena panjang jadi harus ditindaklanjuti “ terangnya.
 
Hingga saat ini program pelayanan kesehatan dokter terbang masih terus dilakukan dan menyasar pada titik yang berada di perbatasan Kaltara seperti daerah di wilayah Long Loreh, Setulang dan Sehati yang berada di Kabupaten Malinau.

Baca juga: Progres Layanan dokter terbang Capai 70 Persen, Dinkes Kaltara Turunkan Berbagai Dokter Spesialis

“Kami masih terus melaksanakan program ini, harapannya realisasi program dokter terbang ini dapat mencapai hingga 100 persen sebelum akhir tahun,” tandasnya.
 
Untuk diketahui, Pemprov Kaltara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 Miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menjalankan program kesehatan ini.
 
(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana