Beri Perlindungan Hutan, FWI Gelar Diskusi Publik Seka dan Luncurkan Sistem Informasi Kaltara

“Tantangan perambahan, alih fungsi kawasan, hingga disrupsi sosial hanya bisa dijawab lewat kolaborasi multipihak dan penguatan kelembagaan adat,” jelasnya.

Sementara itu, Eko Cahyono juga menambahkan bahwa perlindungan hutan harus melibatkan pemerintah, NGO, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat adat. “Penataan ruang adalah instrumen penting untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan,” tuturnya

Website Sistem Informasi Kaltara Diluncurkan

Dalam kesempatan yang sama, FWI meluncurkan Website Sistem Informasi Kalimantan Utara melalui laman petahutankaltara.fwi.or.id.
Website ini diharapkan menjadi rujukan publik dalam memantau kebijakan, izin, dan pemanfaatan ruang. “Keterbukaan informasi adalah pondasi tata kelola yang transparan dan berkeadilan. Website ini bisa diakses oleh masyarakat, akademisi, maupun pemerintah untuk mengawasi kebijakan tata ruang,” kata Soelthon Gussetya Nanggara.

PPID Provinsi Kaltara menyambut baik inovasi ini sebagai langkah awal mendorong keterbukaan informasi. Beberapa organisasi masyarakat sipil juga memberi masukan agar situs lebih partisipatif, mudah diakses, dan selalu diperbarui.

Dengan hadirnya sistem informasi ini, diharapkan masyarakat Kaltara dapat lebih aktif mengawal pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana