Retribusi Parkir Pelabuhan Keramat Tana Tidung Kaltara Tunggu Fasilitas Rampung, Ini Kata DPUPR KTT

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tana Tidung, Kaltara memastikan tahun ini akan mulai menarik retribusi parkir di kawasan Pelabuhan Keramat, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap.

Rencana itu mendapat tanggapan dari Kepala Dinas PUPR Perkim Tana Tidung, Hadi Aryanto. 

Ia menegaskan, sebelum penarikan retribusi dilakukan, PUPR Perkim akan lebih dulu memperbaiki sarana pendukung seperti akses jalan, area parkir, dan ruang terbuka di sekitar pelabuhan.

“Dari Dishub memang ada rencana menarik retribusi parkir di Pelabuhan Keramat, tapi kami dari PUPR akan memperbaiki dulu ruang terbukanya, baik tempat parkir maupun akses jalannya. Jadi nanti bisa diatur sedemikian rupa agar lebih memudahkan masyarakat juga,” jelas Hadi kepada TribunKaltara.com, Sabtu (29/8/2025).

Baca juga: Tahun 2025, Perumda Tarakan Aneka Usaha Targetkan Pendapatan Retribusi Parkir Capai Rp 2,3 Miliar

Menurutnya, kawasan Pelabuhan Keramat cukup vital karena menjadi jalur masyarakat dari Desa Tideng Pale menuju Desa Limbu Sedulun dan Sedulun. 

Selain itu, di ujung pelabuhan juga terdapat Taman Limbu Sedulun yang kerap dijadikan ruang publik warga.

“Kami juga akan koordinasikan kembali dengan Dishub terkait rencana mereka, apakah akan ada perbaikan jalan atau merehab Taman Sedulun, supaya nantinya kawasan ini tertata dengan baik,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dishub Tana Tidung Arief Prasetiawan mengatakan pihaknya sudah menyiapkan pembangunan area parkir dan pos jaga sebagai fasilitas pendukung. 

“Tempat parkir sama pos jaga di Pelabuhan Keramat tahun ini akan kami bangun agar segera bisa dilakukan penarikan retribusi,” ujarnya kepada TribunKaltara.com.

Arief menegaskan, nantinya sistem parkir akan dilengkapi dengan portal otomatis dan dijaga langsung oleh petugas Dishub. 

Baca juga: DPRD Tarakan Dukung Jukir Liar Diberantas, Masyarakat Jangan Bayar Jika Tidak Dikasih Karcis Parkir

Ia menyebut, langkah ini juga diambil sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kenapa tahun ini harus kami bangun? Karena ini sudah jadi temuan BPK. Fasilitas sudah ada, Perdanya juga sudah ada, berarti harus dilaksanakan,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti