Perubahan APBD Bulungan Kaltara 2025 Disepakati Rp 2,5 Triliun, Ini Defisit Anggaran dan Silpa Nihil

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Setelah melalui pembahasan panjang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bulungan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025 menjadi Perda. 

Kesepakatan tersebut dituangkan melalui pendatanganan kesepakatan bersama dalam rapat paripurna Ruang Sidang Datu Adil, DPRD Bulungan, Rabu (10/09/2025). 

Ketua DPRD Bulungan, Riyanto menegaskan, seluruh fraksi menerima dan menyetujui penetapan Raperda tersebut.

“Semua fraksi di DPRD Bulungan dapat menerima dan menyetujui penetapan Raperda perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda,” kata Riyanto.

Baca juga: Realisasi Belanja Daerah Pemkot Tarakan Tahun 2024 Rp 1,271 Triliun, Masih Ada Silpa Rp 51 Miliar

Ia menambahkan, berbagai saran dan catatan yang disampaikan fraksi menjadi bagian tak terpisahkan dari persetujuan tersebut.

“Kesimpulan ini menjadi dasar dan akan dituangkan dalam keputusan DPRD serta disampaikan kepada bupati untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Bulungan, Chas Darmawan menambahkan, perubahan APBD 2025 mengalami kenaikan dari Rp 2,404 triliun menjadi Rp 2,506 triliun atau bertambah Rp 102,34 miliar. 

Rinciannya, pendapatan daerah naik dari Rp 1,899 triliun menjadi Rp 1,927 triliun atau bertambah Rp 27,59 miliar.

Sementara belanja daerah meningkat dari Rp 2,404 triliun menjadi Rp 2,506 triliun.

Dengan perubahan itu, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 74,75 miliar. 

"Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah yang naik dari Rp 504,57 miliar menjadi Rp 579,32 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( Silpa ) setelah perubahan tercatat nihil," bebernya 

Di tempat sama, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, arah perubahan APBD 2025 difokuskan pada sektor prioritas.

“Kami berkomitmen mengoptimalkan belanja daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik lainnya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan penyesuaian target pendapatan daerah agar tetap realistis.

“Pemerintah menyesuaikan target pendapatan dengan kondisi riil perekonomian, mendorong percepatan program strategis daerah, serta memperkuat dukungan terhadap UMKM, ketahanan pangan dan pengendalian inflasi,” urainya.

Baca juga: Ditanya Dana Silpa Bulungan Ratusan Milliar Saat Debat Publik, Begini Penjelasan Syarwani-Kilat