Berita Nunukan Terkini

Presidium DOB Krayan Desak Pemerintah Serius Bangun Perbatasan, Sampaikan Aspirasi Langsung ke DPR

Presidium DOB Krayan menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan perbatasan Kaltara.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
(HO/ Rendra)
ANGKUT PASOKAN BBM - Mobil yang mengangkut pasokan BBM menuju Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan melewati jembatan yang rusak. Foto diambil pada 7 Juni 2025. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN -  Presidium Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan terus menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara).

Melalui agenda roadshow audiensi ke sejumlah lembaga tinggi negara, Presidium DOB Krayan menyampaikan langsung keinginan masyarakat untuk mempercepat pembentukan Kabupaten Krayan sebagai langkah strategis memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Sekretaris Jenderal Presidium DOB Krayan, Helmi Pudaaslikar, menjelaskan bahwa selama audiensi, pihaknya telah menyerahkan dokumen aspirasi pembentukan Kabupaten Krayan beserta laporan perkembangan kesiapan daerah otonomi baru, termasuk rencana lokasi ibu kota di Long Puak, Kecamatan Krayan Barat.

“Saat di DPR, kami diterima oleh anggota Komisi II DPR RI asal Kaltara, Deddy Sitorus. Di DPD RI, kami diterima oleh Hasan Basri, dan di Kemendagri kami menyampaikan perkembangan DOB Krayan langsung kepada Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Sumule Tumbo,” ujar Helmi Pudaaslikar kepada TribunKaltara.com, Sabtu (11/10/2025), sore. 

Baca juga: Dewan Presidium DOB Sebatik Segera Dibentuk, Dorong Percepatan Pemekaran Wilayah

Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari langkah konsolidasi nasional untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat Krayan tersampaikan secara formal dan mendapatkan dukungan politik dari berbagai pihak. 

Helmi menegaskan, perjuangan pembentukan Kabupaten Krayan telah berlangsung lama dan didasari oleh kebutuhan nyata masyarakat di perbatasan terhadap pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan berpihak pada kebutuhan daerah.

Ia menambahkan, sebelum melakukan roadshow ke Jakarta, Presidium juga menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada 23 September 2025. Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Kaltara, para bupati/wali kota, serta seluruh presidium CDOB se-Kaltara.

“Dalam forum itu kami kembali menegaskan harapan masyarakat agar pemerintah segera merealisasikan pembentukan Kabupaten Krayan. Ini bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kedaulatan negara dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah paling ujung perbatasan,” tegasnya.

Helmi menilai, kawasan Krayan memiliki potensi besar baik dari sisi sumber daya alam, sosial budaya, maupun letak strategisnya yang langsung berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur. 

Baca juga: Dorong Percepatan, Presidium Calon DOB Kabudaya Minta Wamendagri Fasilitasi Bertemu dengan Presiden

Namun, keterbatasan akses, infrastruktur dasar, dan layanan publik masih menjadi kendala utama yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Pemerintah harus melihat Krayan bukan hanya sebagai daerah perbatasan, tetapi sebagai beranda depan negara. Dengan adanya DOB, pelayanan publik bisa lebih cepat, pembangunan bisa lebih terencana, dan masyarakat di perbatasan bisa merasakan kehadiran negara secara nyata,” pungkasnya.

Penulis: Febrianus Felis

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved