Sepakat Batal Jual Lahan, RDP DPRD Tarakan Warga Minta Ganti Rugi Tanaman, PT PRI tak Bisa Putuskan

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Kurang lebih 6 jam, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Tarakan membahas solusi dari persoalan yang menjadi harapan pemilik lahan perkebunan terdampak  limbah PT PRI, Sabtu (1/11/2025).

Rapat sempat alot, dan jeda setengah jam. Warga pemilik lahan pada akhirnya memutuskan tak jadi menjual lahannya dan menyampaikan dalam forum. Namun warga pemilik lahan tetap meminta ganti rugi tanam tumbuh dampak aktivitas PT PRI.

Dikatakan Yapdin, perwakilan pemilik lahan terdampak yang menjadi jubir dalam forum RDP, pertemuan pagi hingga sore kemarin tak membuahkan hasil. 

Lantaran perwakilan pihak PT PRI tak bisa membuat keputusan dalam forum pertemuan.

Baca juga: Pembuangan Limbah Perlu Perbaiki, Ini Hasil RDP DPRD Tarakan Kaltara dengan PRI Soal Tuntutan Warga

Dikatakan Yapdin tidak ada hasil pertemuan kemarin. Langkah yang dilakukan selanjutnya walaupun tak ada hasil, pihak terdampak masih memberikan kesempatan kepada perusahaan agar mengupayakan solusi terbaik. 

"Kami tetap memberikan waktu berpikir kepada perwakilan PRI. Kami kan udah putuskan tidak mau jual lahan itu. Tapi kalau misalnya nanti, contoh ada perubahan, mereka mau beli, ya nda apa-apa, kami tetap baik. Kami tetap baik ke PRI," ungkap Yapdin.

Lalu berkaitan ganti rugi tanam tumbuh, pihaknya siap memberikan waktu dan ikuti arahan dalam forum baik DPRD, pemerintah dan Kapolres yang memberikan masukan agar dibentuk tim appraisal.

 "Itu kan maunya PRI oke. Ganti tanam tumbuh. Sesuai dengan perhitungan pemerintah nanti dan kerugian masyarakat, dari 2022 sampai tahun ini," ujarnya.

Dengan catatan juga lanjutnya, drainase diperbaiki dan selama 15 hari waktu diberikan, limbah jangan dibuang di lokasi yang sama karena dekat lahan itu masyarakat ingin kembali mencoba berkebun.

Tokoh adat, Bapak H. Abdul Wahab ikut menyampaikan harsaan agar PT PRI segera memberikan kepastian atas tuntutan yang diinginkan warga.

 "Kami tak mau ada gesekan. Kemudian ke depan, kalau ada lagi perusahaan mau masuk, tolong disaring, dicek dulu kebenarannya," ujarnya.

Ia menegaskan bukannya menolak investasi masuk karena bagaimanapun warga bisa mendapat lapangan pekerjaan.

 "Tapi jangan seperti ini. Kami harapkan dari perusahaan agar masalah cepat selesai. Ini tidak jelas siapa di PRI bisa memberikan keputusan. Mohon siapa yang bertanggung jawab memberikan keputusan," tegasnya.

Ia terakhir menambahkan masyarakat saat ini sudah tidak lagi berkeinginan menjual. Namun jika perusahaan ingin membeli, pemilik lahan bisa saja menyilakan. 

"Tapi pemilik minta Rp500 ribu. Memang kami mintanya, terutama banyak tanam tumbuh rusak. Kami minta ganti rugi dulu. Ini di luar jual beli. Karena untuk pembahasan jual beli tidak ada kesepakatan. Tidak ketemu. PRI kami harap ada kepastian. Karena awal ingin masuk membangun, mereka datang ke rumah pamit. Harapan saya masalah ini terselesai dengan baik, aman dan pekerja bisa bekerja," pungkasnya. 

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD, Adyansa, dihadiri Kapolres Tarakan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta warga terdampak, Asisten Pemkot Tarakan dan jajaran OPD terkait.

Ketua Komisi I, Adyansa menegaskan saat ini, ada dua tuntutan utama warga yang masih menggantung.

 Pertama adalah tuntutan agar tanam tumbuh warga dibayar ganti rugi, dan kedua lahan warga dibeli sepenuhnya dengan harga yang telah disepakati masyarakat yakni sekitar Rp500 ribu per meter persegi.
​
Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRD telah meminta pihak PT PRI mempertimbangkan pembelian lahan tersebut, agar perkara ini tuntas dan operasional perusahaan berjalan aman tanpa hambatan

​"Hasilnya belum ada, karena tadi masih menunggu dari PRI. Tapi Alhamdulillah sudah berbicara tadi sama pihak PRI untuk coba mempertimbangkan kembali pembelian lahan itu," bebernya.

​Dalam hal ini, PT PRI diberikan waktu tiga hari kerja yakni dari Senin sampai Rabu untuk berkoordinasi dengan owner di luar negeri dan menyampaikan putusan resminya kepada DPRD.
​
Apabila tidak ada ganti rugi dan pembelian lahan, warga menuntut agar limbah penimbunan PT PRI dipindahkan. Supaya lahan warga bisa digunakan kembali untuk bertanam.
​
​"Pada intinya kita menunggu saja sampai hari Senin sampai Rabu. Nanti apa pun keputusannya akan disampaikan ke warga," tutupnya.

​Sementara itu, selain perusahan dan warga terdampak, RDP juga dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (Perkim), Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Disnaktan), Camat Tarakan Utara, Lurah Juata Permai, Ketua RT 01 Juata Permai.

Terakhir dari pihak PT PRI sebelum berakhirnya rapat dengar pendapat, diwakili Manager SSL PT PRI, Oemar Kadir menyampaikan bahwa berkaitan dengan pembahasan dalam RDP, semua akan dilaporkan kepada manajemen.

Dan usai rapat akan segera berkoordinasi dengan seluruh pihak manajemen PT PRI yang memiliki tupoksi selanjutnya melakukan rapat. Hasil dari rapat itu akan disampaikan segera.

Baca juga: DPRD Tarakan Kembali Gelar RDP Fasilitasi PT PRI dan Masyarakat, Usulkan Bentuk Tim Appraisal 

"Kami melaporkan semua permasalahan yang dipaparkan ke manajemen untuk mengambil keputusan. Saya seperti kemarin, untuk langkah yang besar, gak akan sanggup kami ambil keputusan. Semua  keputusan di manajemen," papar Oemar Kadir.

Misalnya tindakan tempat pembuangan limbah, itu langkah cukup besar. Apalagi investasi dilakukan sudah cukup besar.

 "Saya tidak bisa ambil keputusan. Apapun hasil dari forum ini saya akan sampaikan ke manajemen untuk mengambil keputusan lagi," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah