Pencanangan Zona Integritas di Kalimantan Utara Dorong Birokrasi Bersih dan Melayani

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR- Pemprov Kaltara menggelar kegiatan pencanangan zona integritas (ZI) yang dirangkaikan dengan penguatan kapasitas Tim Penilai Internal (TPI), pendampingan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Gabungan Dinas, Jalan Bhayangkara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimatan Utara (Kaltara) hari ini, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang menyampaikan birokrasi memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi implementasi nyata di daerah. 

Komitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel juga kembali ditekankan. Oleh karenanya seluruh perangkat daerah diminta aktif membangun Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca juga: Lapas Nunukan Gelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM: Terus Berinovasi

“Perangkat daerah adalah motor penggerak perubahan. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima,” ucap Zainal Paliwang, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya dalam implementasinya pembangunan zona integritas harus mencakup enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peran Tim Penilai Internal (TPI) juga dinilai krusial sebagai mitra strategis yang memastikan proses berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Zona Integritas disebut sebagai strategi “quick wins” untuk mempercepat terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani. Integritas aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan tersebut.

“Tanpa integritas, pelayanan publik yang berkualitas tidak akan pernah terwujud,” tegasnya.

Baca juga: BPOM di Tarakan Lakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Ini Langkahnya

Dalam hal ini Pemprov Kaltara juga mengapresiasi pendampingan dari KemenPAN-RB dalam menyelaraskan reformasi birokrasi, baik yang bersifat general maupun tematik, khususnya dalam menjawab isu strategis daerah seperti kemiskinan, investasi, dan daya saing.

Tidak lupa, Zainal Paliwang juga mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD untuk terus memperkuat komitmen melalui tiga hal utama, yakni menjadi teladan integritas, mendorong ASN sebagai agen perubahan, serta menyusun rencana aksi berbasis data dan terukur.

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan pendampingan penyusunan LKJIP sebagai instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja, efektivitas program, dan efisiensi anggaran.

Capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kaltara tahun 2025 turut disoroti, yang telah mencapai angka 71,42 dengan predikat BB (sangat baik). Beberapa kabupaten/kota juga menunjukkan peningkatan, seperti Tana Tidung dan Malinau yang meraih predikat BB.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keselarasan perencanaan dan pelaporan, konsistensi data, hingga penguatan narasi kinerja dalam dokumen LKJIP.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu