Anggota DPRD Kaltara dari Nunukan Minta Pusat "Melek Mata", Lihat Kondisi Perbatasan Memprihatinkan 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR -  Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Ruman Tumbo, mengaku prihatin dengan kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan.

Salah satunya akses di kawasan Krayan, Nunukan. Dia pun mendesak pemerintah pusat, untuk membuka mata terhadap kondisi infrastruktur dasar yang memprihatinkan ini. 

Menurut politisi senior asal Partai Demokrat itu, sangat ironis, daerah yang menjadi pagar hidup Indonesia itu justru bertahun-tahun terjebak dalam ketertinggalan.

“Jalan perbatasan di Krayan itu bukan hanya rusak. Banyak yang bahkan tidak layak disebut jalan. Masyarakat bergerak seperti di wilayah yang tak pernah tersentuh republik,” kata Ruman Tumbo, Selasa (18/11/2025).

Baca juga: Kaltara Raih Penghargaan Indonesia Kita Awards, Wakil Ketua DPRD: Momentum Dorong UMKM Naik Kelas

Ruman menggambarkan akses darat di sejumlah titik Krayan masih berupa jalur tanah berlubang dan licin saat hujan. Sehingga sulit untuk dilalui masyarakat. 

“Kita bicara soal kawasan strategis nasional, tapi masyarakat masih harus menempuh perjalanan ekstrem berjam-jam hanya untuk keluar-masuk kampung. Bandingkan dengan daerah seberang (Malaysia), infrastrukturnya jauh lebih tertata,” ujar legislator dari Nunukan ini.

Ia menilai ketimpangan itu berpotensi mempengaruhi mobilitas barang, ekonomi, bahkan rasa kehadiran negara.

“Kalau akses darat saja gagal hadir, bagaimana investasi dan layanan publik mau berkembang,” ungkapnya.

Selain jalan, sektor kesehatan disebut berada dalam kondisi yang tak kalah memprihatinkan.

Ruman menyebut masih banyak desa di Krayan yang hanya mengandalkan satu orang tenaga kesehatan untuk melayani puluhan hingga ratusan warga.

“Tenaga kesehatan minim, obat terbatas, fasilitas sering tidak memadai. Bahkan dalam kondisi darurat, warga yang harus dirujuk ke kota hanya bisa mengandalkan penerbangan perintis. Kalau cuaca buruk, nyawa jadi taruhannya,” katanya.

Di sektor pendidikan, persoalannya tidak jauh berbeda.

Sejumlah sekolah masih kekurangan fasilitas ruang belajar juga banyak yang tidak layak.

“Anak-anak di Krayan belajar dengan kondisi bangunan yang lapuk. Ada yang kelasnya harus bergantian karena ruang terbatas. Bagaimana kita bicara kualitas SDM kalau fasilitas dasarnya saja belum terpenuhi,” tegasnya.

Ruman meminta pemerintah pusat tidak lagi menjadikan daerah perbatasan hanya sebagai jargon kedaulatan tanpa diikuti perhatian nyata.