Breaking News:

Pilkada Malinau

Dinilai Berjalan Sesuai Prosedur, KPU Malinau Kemukakan Argumentasi dalam Lanjutan Sidang MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar lanjutan sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Malinau.

Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi RI
Majelis Hakim panel 2 Mahkamah Konstitusi RI menggelar persidangan lanjutan perselisihan hasil Pilkada Malinau yang disiarkan secara langsung melalui live streaming You Tube MK RI dari Jakarta, Jumat (5/2/2021). (Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi RI) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar lanjutan sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Malinau dengan nomor perkara 66/PHP.BUP-XIX/2021.

Gugatan terhadap PHP Malinau diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 2, Jhonny Laing Impang - Muhrim sebagai pemohon.

Sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Malinau dilaksanakan oleh panel 2 MK, dan disiarkan langsung melalui akun Youtube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat sore (5/2/2021).

60 Ormas Terdata di Malinau, Kesbangpol Minta Sejumlah Ormas Segera Urus Perpanjangan Izin

Warga Desa Malinau Hulu Kembangkan Mesin Pertanian Sederhana, Begini Tanggapan P3MD Malinau

Terkait Keberadaan Ormas Terlarang di Malinau, Wabup Topan Amrullah Beberkan Temuannya

Majelis Hakim persidangan panel 2 MK dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Aswanto, didampingi Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Sidang lanjutan digelar dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Malinau dan mengesahkan alat Bukti.

Hadir dalam persidangan tersebut kuasa hukum pemohon, Army Mulyanto dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan.

KPU Malinau sebagai termohon diwakili oleh kuasa hukumnya, Imamul Muttaqin dan Komisioner KPU Malinau, Indra Gunawan hadir memberikan keterangan.

Kuasa hukum termohon, Imamul Muttaqin mengemukakan dalil, bahwa permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

"Pemohon tidak memiliki legal standing, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 terkait ambang batas pengajuan permohonan," ujarnya pada sidang tersebut.

Selain itu, dia mengatakan dalil yang dikemukakan pemohon tidak jelas dan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Halaman
123
Penulis: Mohamad Supri
Editor: Amiruddin
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved