Anak Buah AHY di Nunukan Komentari KLB Demokrat di Sibolangit: Jiwa Mereka yang Perlu Diluruskan

Dalam UU tersebut, kata Mahfud MD, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital.

Baca juga: Edhie Baskoro Trending di Twitter, Ini Profil Putra SBY, Setia Dukung AHY Nakhodai Partai Demokrat

Lebih lanjut, Mahfud MD juga menekankan pemerintah tidak bisa menilai apakah kegiatan di Deli Serdang sah atau tidak.

Namun, jika nantinya ada perkembagan bahwa pihak yang menyelenggarakan KLB melaporkan hasil kegiatan, baru Pemerintah bisa memberikan penilaian apakah hasil dari acara tersebut sah atau tidak dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum.

Di sisi lain, Mahfud MD kembali menekankan selama belum ada laporan Partai Demokrat melaksanakan KLB dan sudah terbentuk kepengurusan baru, maka kepemimpinan partai yang resmi tercatat dipegang AHY.

Baca juga: Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Demokrat versi KLB, SBY: Saya Malu Beri Kepercayaan Kepadanya

“Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa," ucapnya.

"Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa.

Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi," ujar Mahfud MD menambahkan.

Kritik cara Moeldoko

Sementara itu, manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko mengambilalih Partai Demokrat dinilai banyak kalangan tidak etis.

Misalnya, disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor.

"Manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," kata Firman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Firman menilai, Moeldoko malah lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.

Firman menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.

Meski pun, peluang itu dibuka oleh pihak internal partai yang membuka pintu untuk mantan Panglima TNI tersebut.

"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ujar dia.

Firman mengatakan, Moeldoko kali ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.

Baca juga: Moeldoko Gulingkan AHY? Siap-siap PAW Besar-besaran Dilakukan Anak Buah Jokowi di Partai Demokrat

"Dia ( Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," ucapnya.

Firman merasa heran dengan hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat yang mayoritas kader memilih dipimpin oleh orang lain ketimbang dipimpin kader partai sendiri.

"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai, tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif," tutur dia.

(*)

Penulis: Febrianus felis

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official