Menkumham Tolak KLB Moeldoko, Ketua Demokrat Bulungan Farida Silviawati: Memang Ilegal dan Abal-abal

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Menkumham tolak KLB Moeldoko, Ketua Demokrat Bulungan Farida Silviawati: memang ilegal dan abal-abal.

Kemenkumham RI dalam konferensi persnya siang ini, menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB kubu Moeldoko di Deli Serdang, pada awal Maret lalu.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas DPC Demokrat Bulungan Farida Silviawati mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Ketua Umum Demokrat, AHY.

Hal tersebut ia ungkapkan, saat dihubungi via sambungan telepon, Rabu (31/3/2021).

"Kami masih menunggu arahan, dari Ketum kami Pak AHY, harap bersabar," ujar Plt Ketua DPC Demokrat Bulungan, Farida Silviawati.

Meskipun demikian, Farida menegaskan, sudah seharusnya pihak Kemenkumham RI menolak kepengurusan yang diajukan oleh pihak Moeldoko.

Baca juga: RESMI, Moeldoko Batal Jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Menkumham Tolak KLB, Yasonna Beri Sindiran

Baca juga: Tak Ada Moeldoko di Survei Presiden Pilihan Anak Muda, Anies Baswedan Melejit, Demokrat Ambruk

Baca juga: Sudah Penuhi Syarat Sah? Menkumham Yasonna Laoly Teruskan Verifikasi Berkas Demokrat Kubu Moeldoko

Lantaran KLB tersebut dinilai ilegal dan abal-abal, serta melanggar ketentuan AD ART partai.

"Memang sudah seharusnya KLB Moeldoko ditolak oleh Kemenkumham, karena ilegal dan abal-abal," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak DPC Demokrat se Kaltara, bersama DPD Demokrat Kaltara, mengunjungi Mapolda Kaltara pada 24 Maret lalu.

Dalam kunjungannya tersebut, pihak DPD dan DPC, melaporkan kepada Polda Kaltara, bila kepengurusannya adalah yang sah.

Selain itu, pihaknya juga memberikan peringatan, kepada pihak lain yang mencoba untuk membuat kisruh Partai Demokrat di Kaltara.

RESMI, Moeldoko Batal Jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Menkumham Tolak KLB, Yasonna Beri Sindiran

Sebelumnya diberitakan, Moeldoko batal jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Menkumham tolak KLB Deli Serdang, Yasonna H Laoly beri sindiran ke pihak yang kerap menuding Pemerintah.

Pemerintah melalui Kemenkumham resmi menolak KLB Partai Demokrat.

Hal ini disampaikan Menkumham Yasonna H Laoly terkait permohonan yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun sejak awal Maret.