Berita Tarakan Terkini
Covid-19 di India Melonjak, Wali Kota Minta Masyarakat Tak Abaikan Prokes, Waspadai Mutasi Corona
Berkaca pada kasus positif Covid-19 di India, Wali Kota Tarakan dr Khairul meminta masyarakat wajib menjalani protokol Kesehatan. dan selalu waspada.
Penulis: Andi Pausiah | Editor: Sumarsono
TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Berkaca pada kasus konfirmasi positif Covid-19 di India, Wali Kota Tarakan dr Khairul meminta masyarakat wajib menjalani protokol Kesehatan, dan waspada agar tak terjadi gelombang kedua.
Informasi terbaru dihimpun dalam sehari kasus konfirmasi positif di India mencapai 300.000 kasus. Dan per harinya yang meninggal karena kasus konfirmasi positif rerata ratusan orang.
Penyebabnya selain adanya mutasi Covid-19 yang baru juga disiplin protokol kesehatan yang longgar di India menjadi pemicu angka Covid-19 melonjak.
Bentuk kewaspadaan yang dikatakan Khairul yakni masyarakat tidak boleh abai pada penerapan protokol kesehatan.
Baca juga: Gegara Pandemi Covid-19, Jumlah UMKM di Nunukan Meningkat hingga Puluhan Ribu, tapi Terkendala Ini
Baca juga: Markas Polres Tarakan Dilempari Batu Bata, Indikasi Adanya Radikalisme Masih Didalami Polisi
Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas.
Ia mengatakan, walaupun angka positif Covid-19 di Tarakan yang terkonfirmasi mulai melandai alias menurun, namun ini tak menjadi alasan masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan.

Lonjakan gelombang kedua menurutnya bisa saja terjadi jika masyarakat tidak taat dan lengah.
Begitu juga mereka yang saat ini sudah melaksanakan vaksinasi. Ia menegaskan, vaksinasi tak menjamin tak terpapar Covid-19.
"Jangan sampai sudah vaksinasi lalu merasa aman. Karena vaksin ini hanya untuk membentuk kekebalan tubuh.
Baca juga: Pengakuan MS Pengedar Pil Double L di Tanjung Selor, Berawal dari Nonton TV Kini Berakhir di Bui
Apalagi sekarang, Covid-19 ini sudah punya banyak tipe. Tipe Covid-19 ini sangat gampang bermutasi. Sehingga muncul varian baru," beber dr. Khairul.
Menurut Wali Kota, jika melihat teori yang dikemukakan peneliti dan sejumlah pakar, hingga empat tahun ke depan pasca pandemi, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan.
"Kkepada seluruh masyarakat tetap kita imbau untuk tetap waspada.
Walaupun sudah ada pelonggaran yang diberikan tapi tetap harus mewaspadai gelombang kedua, atau gelombang ketiga dan atau bahkan gelombang keempat," jelasnya.
Baca juga: Mata Munarman Ditutup Kain Hitam, Komnas HAM Tuding Polisi Berlebihan, Polri Tak Tinggal Diam
Jika masyarakat bisa bekerja sama dengan mematuhi prokes, maka menurutnya kekhawatiran terjadinya gelombang kedua jika nanti terjadi, akan mampu diatasi.
Ia menilai, gelombang Covid-19 di India saat ini karena sikap over confidence yang dimiliki warga di sana.
"Setelah merasa kasus turun tidak ketemu kasus. Lalu akhirnya longgar prokesnya. Tak pakai masker. Bahkan sempat juga buat acara besar di Sungai Gangga yang dihadiri ribuan orang," bebernya.
Karenanya ini menjadi salah satu pemicu, terjadi lagi lonjakan kasus. Ia melanjutkan, bisa jadi pembawa virus hanya satu atau dua orang.
Namun karena kondisinya rerata tak mengenakan masker di tengah ribuan orang saat acara berlangsung, potensi menularkan ke banyak orang.
"Tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Potensi tertularnua sangat tinggi. Melihat contoh nyata di India saya ingatkan masyarakat jangan melonggarkan prokes. Jaga jarak pakai masker, cuci tangan," tegasnya.
Lebih lanjut Ia menyatakan, berbagai kegiatan seperti kegiatan keagamaan sudah mulai dilonggarkan. Tahun ini sudah bisa menjalani kegiatan salat Tarwih berjemaah.
Kondisinya sama, potensi mengumpulkan banyak orang. Namun menurutnya, jika diterapkan dengan prokes yang benar dan ketat, potensi penularan sangat minim terjadi.
"Misalnya kalau yang biasanya 20 rakaat jadi dipersingkat 8 rakaat. Pakai jarak dan wajib pakai masker ke masjid. Kalau ada ceramah jangan terlalu lama durasinya. Ini untuk mengurangi kontak," jelasnya.
Belum lama ini juga beredar informasi sejumlah warga negara India ke Indonesia.
Wali Kota Tarakan menanggapi untuk persoalan tersebut, kebijakan masuk keluar WNA ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memiliki otoritas penuh.
"Baik di bandara maupun di pelabuhan. Itu menjadi tugas dari penjaga pintu masuk. Saya kira sudah terjaga ketat lewat KKP," bebernya.
Untuk hal tersebut ia meminta masyrakat tak perlu khawatir dan mempercayakan kepada petugas yang memiliki otoritas. Di samping masyarakat mendukung pemerintah dengan penerapan prokes.
Baca juga: Larangan Mudik 2021, Berikut Pengecualian Bagi Calon Penumpang di Bandara Kolonel RA Bessing Malinau
"Dan kami juga masih terus berjalan unuk tracing," jelasnya.
Ditambahkan, adanya larangan mudim 5-17 Mei 2021 sebagai salah satu bentuk antisipasi pemerintah agar tak terjadi gelombang kedua.
Belajar dari pengalaman menghadapi pandemi tahun 2020, mobilisasi massa memiliki pengaruh besar terhadap lonjakan kasus.
"Ini mungkin jadi alasan Presiden RI. Makanya keluar kebijakan peniadaan mudik. Belajar dari india. Dasarnya dari sana juga.
Karena beberapa kali kejadian, momen mudik atau kegiatan massal akan muncul lonjakan kasus baru," pungkasnya. (*)
Penulis: Andi Pausiah