Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Disnaker Kota Tarakan Buka Posko Pengaduan, Budiono Ingatkan Perusahaan, THR Tidak Boleh Dicicil

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakertrans) Kota Tarakan sudah membuka posko layanan pengaduan THR tahun 2021 yang berlokasi di Disnakertrans

TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Posko Pengaduan THR 2021 sudah dibukan Disnakertrans Kota Tarakan sejak 28 April 2021 lalu 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan sudah membuka posko layanan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 yang berlokasi di Disnakertrans Kota Tarakan Kelurahan Kampung Enam.

Posko pengaduan THR tersebut sudah dibuka sejak tanggal 28 April 2021 lalu hingga 12 Mei 2021 mendatang.

Dikatakan Budiono, Kepala Disnakertrans Kota Tarakan, posko pengaduan tersebut dibuka mulai hari Senin-Kamis pukul 08.00 WITA hingga 15.30 Wita. Kemudian Jumat dari pukul 08.00 WITA hingga pukul 11.00 WITA.

Posko pengaduan dibuat berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Tarakan
Surat Edaran Nomor 560/374/DPTK terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja dan buruh di perusahaan. SE tersebut sudah diterbitkan per 29 April 2021 lalu.

Itu juga mengacu kepada SE Menaker RI Nomor 6 Tahun 2021 yang dirilis per tanggal 12 April lalu tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Baca juga: Amarah Fans Manchester United Memuncak, 10 Tahun Bergerak Akhirnya Rusuh, Gegeara Keluarga Glazer?

Di lanjutkan Budiono, tujuh hari sebelum hari H Idulfitri, THR pekerja wajib dibayar. Posko dibuat untuk menampung laporan atau aduan pekerja yang nanti sampai H-7 Idulfitri belum juga dibayarkan THR-nya.

"Kalau ada pekerja sampai H-7 belum menerima THR, silakan lapor ke posko kami di Kanto Disnakertrans Kelurahan Kampung Enam," imbaunya.

Nantinya pihaknya siap menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Budiono juga menjelaskan dalam SE tidak disinggung persoalan boleh tidaknya pemberi kerja mencicil THR pekerjanya.

"Edaran tidak ada menginstruksikan dicicil. Dan edaran Gubernur Kaltara dan Wali Kota Tarakan juga tidak ada menyoal dicicil. Wajib dibayarkan H-7," bebernya.

Baca juga: Pernah Jadi Ketua DPRD Tarakan dari PAN, Begini Tanggapan Sabar Santoso Tentang Partai Ummat 

Artinya lanjut Budiono, pemberi kerja dalam hal ini pemilik usaha atau pemilik perusahaan wajib memberikan THR full satu bulan tanpa potongan walaupun kondisi pandemi Covid-19.

Halaman
12
Penulis: Andi Pausiah
Editor: Junisah
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved