Breaking News:

Berita Daerah Terkini

Negara Rugi Rp 4,5 Miliar, Kejaksaan Beber Modus Korupsi Royalti Batubara, Libatkan Auditor BPKP

Negara rugi Rp 4,5 Miliar, Kejaksaan beber modus korupsi royalti batubara, libatkan Auditor BPKP.

Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Aspidsus Kejati Kaltim Emanuel Ahmad (batik merah) saat memaparkan kasus yang menjerat tersangka H, didampingi Kasipenkum Kejati Kaltim dan jajarannya, Jumat (11/6/2021) hari ini. TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Negara rugi Rp 4,5 Miliar, Kejaksaan beber modus korupsi royalti batubara, libatkan Auditor BPKP.

Kerugian negara sendiri akibat perbuatan tersangka H selaku Direktur Cabang dan Kuasa Direktur CV. JAR yang bergerak dibidang pertambangan mencapai Rp 4,5 Miliar lebih.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pembayaran royalti dalam penjualan Batubara dengan memanipulasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) tahun 2019 disinyalir tidak sesuai tarif seharusnya.

Baca juga: Lolos dari Kasus Korupsi, Kadis Pertanahan Berau Supriyanto Diputus Bebas, SK Pemberhentian Dicabut

Baca juga: Diduga Korupsi Pengadaan Solar Cell Rp 90,7 Miliar di DPMPTSP Kutim, Kejari Periksa 35 Orang Saksi

Baca juga: Presiden PKS Soroti Narasi Provokatif, Pelemahan Institusi KPK, Pancasila hingga Korupsi Bansos

"Tarif yang harus dibayar sesuai kalori yang tercantum dalam Report of Analysis (ROA) dengan gross calori value 6.668 kcal/kg dengan tarif 7%, namun yang dibayarkan hanya dengan tarif 3%," tegas Aspidsus Kejati Kaltim Emanuel Ahmad, Jumat (11/6/2021) hari ini.

Selain itu juga terdapat penjualan batubara dengan tidak membayar royalti, sehingga terdapat selisih pembayaran royalti yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Sebesar Rp. 4.503.087.964.28 (empat miliar lima ratus tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen), sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provnsi Kaltim dengan surat Nomor : SR- 201PW11/5/2020 tanggal 6 Oktober 2020," beber Emanuel Ahmad.

Perbuatan tersangka sendiri, lanjut Emanuel Ahmad, melanggar pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Tiga Pegawai PDAM Tarakan Terlibat Dugaan Korupsi, Dirut Iwan Setiawan: Itu Sebelum Saya Menjabat

Baca juga: Dibayar Rp 150 Juta, Cita Citata Sebut Korupsi Dana Bansos Covid-19 yang Namanya Terseret Selesai

"Penyidik ketika menetapkan tersangka tidak sendirian, artinya berkoordinasi auditor yakni dengan BPKP (saksi ahli). Kita gelar perkara bersama auditor ada persoalan ini ada potensi kerugian negara, lalu dihitung kerugian negaranya terus kami tetapkan tersangka," tegasnya.

"Penyidik hari ini berpendapat bahwa tersangka ditahan 20 hari kedepan, sesuai pasal 21 KUHAP, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi lagi," sambung Emanuel Ahmad.

Bahasa sederhananya, kata Aspidsus Kejati Kaltim melanjutkan keterangan, yakni tersangka H pemalsuan data kadar batubara.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved