DPRD Malinau Temui Perwakilan Unjuk Rasa, Tuntut Seleksi Pegawai Honorer Pemkab Dibatalkan

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Ketua dan Anggota DPRD Malinau akhirnya menemui massa aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Malinau, Senin (14/6/2021).

Sekira 12 orang perwakilan massa aksi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Malinau di Gedung DPRD Malinau.

Dalam RDP, Perwakilan massa aksi, Nuardin Rining menyampaikan, hasil seleksi pegawai honorer di Kabupaten Malinau diduga sarat kecurangan.

Baca juga: BREAKING NEWS Puluhan Orang Demo, Dugaan Ada Kecuragan Seleksi Pegawai Honorer di Pemkab Malinau,

Baca juga: Tolak Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, Masyarakat Gunung Sari Unjuk Rasa di Kantor Bupati Berau

Menurutnya, peserta yang dinyatakan tidak lulus tidak akan menyoal soal hasil kelulusan jika dilakukan secara profesional.

"Ini bukan bicara lulus tidak lulus. Tapi mekanismenya. Ini tidak profesional. Karena bobotnya tidak berimbang. Semua penilaian didasarkan pada prasangka. Bobot wawancara lebih tinggi dari pada tes lainnya," ujarnya, Senin (14/6/2021).

Baca juga: Hasil Unjuk Rasa 2 Hari, Intracawood tak Mau Teken Berita Acara, Gebrak Serahkan ke Disnaker Kaltara

Menurutnya, hasil seleksi tersebut tidak lagi berdasarkan indikator yang jelas. Dia menduga ada rekayasa mengenai hasil kelulusan.

Nuardin menjelaskan, sesuai ketentuan tes pegawai honorer Malinau 2021, bobot penilaian lebih condong pada tes wawancara daripada tes tertulis.

"Ketentuannya, 30 persen untuk tes tertulis dan 70 persen tes wawancara. Berdasarkan data kami, tim yang menyeleksi juga tidak kompeten. Ini sarat kecurangan," katanya.

Nuardin menjelaskan banyak tenaga kontrak yang sudah terlatih dan berpengalaman karena telah mengabdi lebih dari 5 tahun.

Namun tidak diluluskan karena dinilai tidak kompeten berdasarkan prasangka tim seleksi wawancara.

Sementara itu, Koordintaor aksi Hengky membacakan sejumlah tuntutan massa aksi. Diantaranya adalah membatalkan hasil seleksi.

Baca juga: Ada Teman Buruh Diperlakukan Buruk, Ratusan Buruh di Berau Unjuk Rasa di Kantor Bupati

"Kami minta DPRD Malinau membatalkan pengumuman hasil seleksi pegawai non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau," ujarnya.

Massa aksi menuntut agar DPRD Malinau mendesak Pemerintah membatalkan hasil seleksi pegawai honorer di Kabupaten Malinau.

Dan meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau mengadakan rekrutmen ulang seleksi pegawai kontrak dan menjamin transparansi hasil seleksi kelulusan.

Seperti diketahui, massa mulai berkumpul sejak pagi tadi sekira pukul 09:00 Wita di Taman Jojok Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau.

Kelompok massa mulai berarak dari titik kumpul menuju ke Kantor DPRD Malinau sejak pagi tadi, sekira pukul 09:00 Wita.

Aksi demo ini digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan kecurangan hasil seleksi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Koordinator Lapangan Aksi, Hengky mengungkapkan, pihaknya menilai pejabat yang mencanangkan dan menyeleksi pegawai honorer tersebut tidak profesional.

Baca juga: Perjuangkan Hak Ahli Waris, Ratusan Buruh di Tarakan Aksi Demo di Depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan

"Jadi kami meminta pejabat yang seleksi pegawai honorer tersebut diperiksa,"tegsnya.

Sebelumnya diberitakan TribunKaltara.com, Pemerintah daerah telah mengumumkan kelulusan pegawai non PNS pada hari Kamis lalu (3/6/2021).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau (BKPP Malinau) seleksi tersebut diikuti oleh 6784 pelamar.

Hasilnya, sebanyak 3064 pendaftar dinyatakan lulus seleksi, setelah mengikuti tahapan tes tertulis dan tes wawancara yang digelar sejak Februari 2021 lalu.

Aksi massa ini diperuntukkan guna menyampaikan aspirasi terkait transparansi hasil kelulusan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman tersebut.

(*)

Penulis : Mohammad Supri