Merasa tak Diakui Pemkab Nunukan, Masyarakat Adat Dayak Tenggalan Geruduk Kantor DPRD

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Merasa tak diakui, sejumlah masyarakat adat Dayak Tenggalan geruduk Kantor DPRD Nunukan, Rabu (16/11/2022), siang.

Kedatangan masyarakat adat Dayak Tenggalan meminta melalui DPRD Nunukan agar keberadaan mereka diakui oleh Pemkab Nunukan.

Lantaran di dalam Pasal 16 Ayat (3) Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, hanya mengakomodir 5 etnis Dayak dan Tidung.

Diantaranya Dayak Lundayeh, Dayak Agabag, Tidung, Dayak Tahol, dan Dayak Okolo.

Baca juga: Dua Raperda tak Disetujui DPRD, Sekda Nunukan Serfianus Angkat Suara: Kami akan Usulkan Kembali

Ketua Umum Lembaga Adat Besar Dayak Tenggalan Kaltara, Yagung Balisi mengatakan jauh sebelum kemerdekaan RI, Dayak Tenggalan sudah lebih dulu ada di Nunukan.

Ia menyebut saat ini jumlah masyarakat adat Dayak Tenggalan di Kabupaten Nunukan berjumlah sekira 3.000-an.

Mereka tersebar di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, dan Kecamatan Lumbis Ogong.

"Generasi suku Dayak Tenggalan sudah ada sebelum kemerdekaan RI. Saya ingat pada waktu itu pangeran besar kami, namanya Pangeran Talih membunuh orang Belanda di Mansalong. Hingga dipenjara saat itu," kata Yagung Balisi kepada TribunKaltara.com, pukul 13.30 Wita.

Baca juga: Festival Budaya Adat Dayak Kenyah, Meriahkan Penutupan Acara HUT ke-10 Provinsi Kalimantan Utara

Namun, Yagung Balisi mengaku kecewa sebab keberadaan suku Dayak Tenggalan tidak diakui dalam Perda pemberdayaan masyarakat hukum adat.

"Makanya kami turun ke Kantor DPRD ini dengan harapan wakil kami di dewan dapat menyampaikan aspirasi kami kepada Pemkab Nunukan," ucapnya.

"Apa salahnya suku Dayak Tenggalan juga dimasukkan ke dalam Perda. Atau kalau tidak Perda itu dicabut saja," tambahnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Adat Besar Dayak Tenggalan Kecamatan Lumbis Ogong, Donal.

Ia mengaku bingung, apa alasan hingga suku Dayak Tenggalan saat itu tidak dimasukkan dalam Perda tentang pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Baca juga: Tangani Ribuan Balita Stunting, Dinkes Nunukan Lakukan Pemberian Vitamin di Posyandu

"Kenapa dalam Perda nama etnis Dayak Tenggalan tidak ada. Pada saat pengkajian di lapangan untuk menghasilkan sebuah Perda, apakah seluruh suku pribumi dikaji," ujar Donal.

Bahkan lebih aneh lagi kata Donal dalam data statistik, suku Dayak Tenggalan diakui karena memiliki kode bahasa dan kode suku.

"Jika keberadaan kami tidak ada, kenapa kami memiliki kode suku 60283 dan kode bahasa 03050. Nenek moyang kami berjuang dalam proses menuju kemerdekaan RI," tuturnya.

Bila tak ada tanggapan dan solusi yang diberikan oleh Pemkab Nunukan, Donal tegaskan masyarakat adat Dayak Tenggalan di Kabupaten Nunukan akan menyelesaikan secara hukum adat.

"Kami ingin Dayak Tenggalan dimasukan ke dalam Perda atau cabut sekalian Perda itu. Kalau Pemkab tidak ada tanggapan kami akan angkat sumpah. Kami bawa anjing ke Kantor DPRD," ungkapnya.

Lanjut Donal,"Kami akan potong anjing menunjukkan kami ini pribumi. Kalau kami bukan pribumi kami yang mati.

Tapi kalau kami benar suku Dayak Tenggalan, yang tidak mengakui akan mati," imbuhnya.

Baca juga: Mengenal Perahu Legendaris Uyau Iot, Sampan Dayak Pemenang Lomba Balap Dayung Festival Sungai Kayan

Sekadar diketahui, suku Dayak Tenggalan pada 29 Agustus 2022 menggelar Pelantikan Pengurus Lembaga Adat Suku Dayak Tenggalan.

Acara pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang di Halaman Bangsal Desa Tulang, Kecamatan Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan.

Gubernur Kaltara saat itu mendapat kesempatan menandatangani prasasti keberadaan Suku Dayak Tenggalan di Kaltara.

Baca juga: Dua Raperda Usulan Pemkab Belum Disetujui Dewan, Ini Kata Ketua Bapemperda DPRD Nunukan Hendrawan

Kemudian diikuti oleh Kepala Suku Dayak Tenggalan, Pangeran Ismail PB dan beberapa ketua lembaga adat besar dari setiap suku.

Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung alot di ruang Ambalat I Kantor DPRD Nunukan turut hadir Ketua Adat Dayak Tenggalan Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Yonatan.

Kasubag Hukum Setda Kabupaten Nunukan, Mutiq Hasan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, Helmi Pudaaslikar.

(*)

Penulis: Febrianus Felis

Join Grup Telegram Tribun Kaltara untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltaracomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok officialtribunkaltara

Follow Helo TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official