Opini

Menyikapi Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana

Penerapan dari Negara Hukum adalah setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara dilandasi dengan hukum.

Editor: Sumarsono
HO
Okta Nofia Sari, SH, MH (Tenaga Pengajar, Universitas Mulia Balikpapan) 

Oleh : Okta Nofia Sari, SH, MH (Tenaga Pengajar, Universitas Mulia Balikpapan)

TRIBUNKALTARA.COM - Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tertuang dalamPasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Penerapan dari Negara Hukum adalah setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara dilandasi dengan hukum.

Tujuan dari penerapan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya agar tercipta kehidupan yang selaras.

Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Produk  hukum di Negara Indonesia salah satunya adalah hukum pidana.

Sumber pokok hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan tentang larangan-larangan melakukan perbuatan baik secara aktif maupun pasif.

Baca juga: Pentingnya Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.

Syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi atau harus ada bagi siapa yang melanggar untuk dapat dikenai sanksi pidana.

Dan yang terakhir tindakan yang boleh atau harus dilakukan oleh Negara melalui alat-alat pelengkapnya yaitu polisi, jaksa, hakim terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Cukup jelaskan terhadap pengertian yang termuat dalam hukum pidana untuk menjatuhkan seseorang yang telah diduga melakukan pelanggaran tindak pidana baik yang diatur secara umum dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Negara melalui perlengkapan untuk dalam melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam hukum pidana dapat dilakukan oleh Polisi selalu penyidik/penyelidik, jaksa dengan kewenangan mendakwa dan menuntut.

Baca juga: Operasi Lilin Tahun 2022 Resmi Ditutup, Tidak Ada Tindak Pidana, Pelaksanaan Aman dan Kondusif

Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara juga harus memperhatikan ketentuan dalam KUHAP.

Proses pemeriksaan yang dimulai sejak dalam masa penyidikan haruslah didasarkan dengan kelengkapan alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved