Berita Tarakan Terkini

Jumat Serentak Digelar Gemapatas, Tarakan Dijatah 50 Patok, Dirangkai Pembagian Sertifikat PTSL

Daerah di Tarakan yang mendapatkan patok Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas ada di Kelurahan Karang Anuar Kecamatan Tarakan Barat.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Agus Sudrajat, Kepala Kantor Pertanahan Tarakan. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (Gemapatas) bakal dilaunching pada Jumat (3/2/2023) mendatang di seluruh Indonesia oleh Kementarian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN.

Kota Tarakan juga turut mendapatkan 50 kuota patok batas dan akan dilaksanakan di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Jumat (3/2/2023) lusa dihadiri Walikota Tarakan.

Dikatakan Agus Sudrajat, Kepala Kantor Pertanahan  Tarakan, kegiatan Gemapatas dimulai pukul 08.00 WITA sekaligus dirangkai acara penyerahan sertifikat PTSL.

Baca juga: Cakupi Wilayah KTT, BPN Bulungan Targetkan 10.000 Bidang Tanah Tersertifikasi Melalui PTSL Tahun ini

“Acara intinya Gemapatas, kenapa harus gemapatas, karena kita tahu sengketa tanah ini makin lama, makin banyak, makin intens terjadi di Tarakan. Sehingga dengan pemasangan tanda batas ini, diharapkan kita meminimalisir adanya konflik pertanahan, terutama konflik mengenai batas bidang tanah antar masyarakat satu dengan lainnya,” ungkap Agus Sudrajat kepada awak media, Rabu (1/2/2023) siang.

Agus Sudrajat melanjutkan, kegiatan dirangkai dengan penyerahan sertifikat simbolis kepada 130 orang PTSL tahun 2022, meliputi Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Juata Permai dan Kelurahan Karang Harapan.

Diharapkan lanjut Agus Sudrajat, semua produk yang sudah dikeluarkan, di tahun 2022, 2021 dan 202 dan seterusnya bisa diserahkan pada tahun ini di 2023 semuanya.
“Semakin lama tidak diambil, semakin jadi masalah. Banyak kasus diana sertifikat sudah diambil di kelurahan tapi tidak ada di sana,” jelas Agus Sudrajat.

Baca juga: Tana Tidung Dapat Jatah 1.500 Sertifikat PTSL, Bupati KTT Ibrahim Ali Fokus Ke Daerah Transmigrasi

Agus Sudrajat melanjutkan, pemasangan tanda batas ini tidak terbatas pada permukiman tapi semua bidang tanah dan diharapkan masyarakat bisa memasang tanda batas dan mengurangi konflik terutama konflik batas bidang tanah.

Khusus Tarakan, kasus konflik sengketa tanah dikatakan Agus Sudrajat terbilang tidak tinggi namun ada.

“Tapi tetap ada, satu mengklaim diambil sama yang lain, karena tanda batas tidak dipelihara. Penyelesaiannya kami harapkan adanya mediasi, kalau sudah melalui peradilan itu memakan waktu biaya tinggi. Harapkan semua konflik sengketa tanah selesaikan secara mediasi,” harap Agus Sudrajat.

Di Tarakan sendiri, paling banyak sengketa tanah ada di Juata Laut dan Juata Permai. Kasusnya bisa tumpeng tindih penguasaan tanah, karena tanda batas tidak dipelihara.
“Tanda batas tidak dipasang saja tapi tetap dipelihara. Kalau sudah sertifikat mudahan sengketa tanah itu bisa diminimalisir,” jelas Agus Sudrajat.

Pembagian sertifikat PTSL pada Selasa (21/12/2021) lalu.
Pembagian sertifikat PTSL pada Selasa (21/12/2021) lalu. (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

Sementara itu, Kasi Survei dan Pemetaan BPN Tarakan, Akhmad Edy Rosalin, turut menambahkan, pelaksanaannya di Jumat nanti, akan mengundang forkopimda dan Walikota Tarakan.

“Gubernur juga kalau bisa tapi di Kaltara juga ada adakan, kami harapakan Pak Wali Kota. Patok itu akan diserahkan dari kepala kantor kepada wali kota dan menyerahkan ke masyarakat. Patok itu warga yang pasang, bukan BPN, karena mereka yang punya tanah, kami siapkan tanda batas saja dan kami menyaksikan,” terangnya.

Baca juga: Di Tarakan Presiden Bagi 13.455 Sertifikat PTSL, Masyarakat Punya Kepastian Hukum, Ini Target 2022

Ia melanjutkan, Gemapatas dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan jika terpasang semua dan terkoordinir masing-masing Kantah 33 Provinsi.

“Patok batas akan diserahkan ke pemilik dan patok, dipasang, lalu akan diambil dokumentasi sesuai syarat. Jadi koordinat yang posisi di patok dan tidak akan bergeser kalau sudah diambil. Menandakan tanda batas tanahnya. Untuk saat ini Tarakan dapat kuota 50 patok,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved