Dokumen APBD Kota Balikpapan 2023, Disembunyikan?

Kalau ini benar terjadi jelas ini sangat mencederai masyarakat Balikpapan.

Karena seharusnya semua ini harus dibahas dulu melalui banggar di DPRD, ketika hampir semua fraksi di DPRD berteriak kesulitan mendapatkan dokumen APBD, tentu ini sesuatu yang serius.

Artinya DPRD selama ini tidak dapat bekerja maksimal dalam menjalankan fungsinya.

Padahal jelas bahwa dokumen APBD itu adalah dokumen terbuka, bukan dokumen yang dirahasiakan.

Semua itu adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan.

KPK dalam pertemuan dengan bupati dan wali kota se Indonesia telah mengingatkan bahwa pengelolaan APBD harus transparan dan akuntable.

Keterbukaan informasi publik itu adalah kewajiban yang harus didorong Pemerintah Kota Balikpapan, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan atau perencanaan kebijakan pembangunan.

Yang lebih penting harus dipahami wali kota dan DPRD, bahwa pemerintah kota wajib hukumnya melibatkan partispasi masyarakat.

Caranya dengan menginformasikan kepada masyarakat mengenai kerja-kerjanya, dalam konteks perumusan, perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi, serta evaluasi kebijakan pembangunan.

Baca juga: Begini Tanggapan Parpol, Soal Perubahan Dapil Pileg DPRD Bulungan di Pemilu 2024

Khususnya mengenai implementasi anggaran APBD Kota Balikpapan.

“Bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and anti coruption) kalau untuk mendapatkan dokumen APBD saja sulitnya minta ampun.

Bagaimana bisa sinergi dan berkolaborasi sebagaimana tema HUT ke-126 Kota Balikpapan, kalau pemerintahnya menutup akses informasi.

Sejauh ini, masih banyak OPD yang enggan memberikan akses keterbukaan, apalagi kaitannya dengan dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) APBD.

Padahal DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja di setiap organisasi perangkat daerah ( OPD ).

Sebagian besar, mereka  hanya menyampaikan anggaran secara global. Padahal, DPA adalah dokumen informasi terbuka.