Wakili Sekprov Kaltim, Jauhar Buka Sosialisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum bagi ASN dan Keluarga

Tarwo, selaku moderator piawai memanfaatkan keahlian peserta.

Baca juga: Sri Wahyuni Dikukuhkan sebagai Ketua DPP KORPRI Kalimantan Timur Gantikan Sa’bani

Salah satu peserta yang hadir ada Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Kaltim, maka Pak Pasti Tarigan juga dimintai penjelasannya terkait pertanyaan tentang keterbukaan vonis pengadilan, baik peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi.

Tarigan menjelaskan, bahwa semua putusan peradilan bisa diakses melalui direktori putusan pada Website Mahkamah Agung.

Selain itu, Tarigan mengajak kepada seluruh peserta sosialisasi untuk tidak melakukan korupsi, karena selain bisa dipidana kurungan, juga PNS yang bersangkutan bila terbukti bersalah, akan diberi sanksi yang cukup berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS. (*)