Masa Panen Raya Tiba, Pemerintah Harus Serap Beras Petani Semaksimal Mungkin

Perum Bulog sebagai operator atau pelaksana tugas pemerintah pun menyatakan siap mendatangkan 500.000 ton beras, jika memang tugas itu dikehendaki pemerintah.

Alternatif impor dipilih ketika serapan beras Bulog tak memenuhi target. Tercatat hingga Maret 2023, total serapan beras Bulog baru mencapai 50.000 ton.

Guna memenuhi kebutuhan beras di pasaran, pemerintah menyebut komoditas pokok itu kembali harus dipasok dari negara lain.

Semestinya, dalam masa panen raya ini, pemerintah menyerap beras petani semaksimal mungkin.

Kalaupun dikejar “deadline” untuk memenuhi target pasokan cadangan beras pemerintah (CBP),  yakni pada Maret-April 2023 harus mencapai 1,4 juta ton.

Berbagai langkah percepatan harus dilakukan, terutama saat masa panen raya tidak bersamaan antar daerah.

Langkah taktis dan strategis menyerap beras petani di daerah-daerah lumbung pangan nasional perlu dilakukan.

Ini bukan semata-mata “lebih murah mana lokal vs impor?”, namun ini adalah ranah kedaulatan dan upaya mensejahterakan rakyat.

Pada sisi lain, perlu bauran kebijakan yang sinergis dalam pengaturan harga.

Saat ini, para petani sudah maksimal melakukan produksi hingga melimpah ruah.

Sektor pertanian juga berhasil menjaga stabilitas negara karena mampu tumbuh disaat sektor lainnya turun.

Saya sependapat dengan kolega di DPR RI, Johan Rosihan, yang menyebut saat ini terjadi kondisi yang paradoks.

Harga gabah di tingkat petani sangat murah anjlok, tetapi pada saat yang sama beras di pasaran itu tinggi.

Padahal panen raya gabah melimpah, tetapi kebijakannya ingin impor beras.

Pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki tata kelola beras.

Baca juga: IPH Naik di Februari, Malinau Bertahan dalam Daftar 10 Daerah Potensi Kenaikan Harga Beras Tertinggi