Opini
Matinya Nalar Bernegara
Sudah puluhan tahun bangsa ini merdeka, namun kemerdekaan dalam arti sesungguhnya belum dapat dirasakan secara penuh oleh tiap-tiap warga bangsa.
Oleh : Sholihin Bone
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum (SAKSI),
Anggota Satgas PPKS Universitas Mulawarman
TRIBUNKALTARA.COM - Ada semacam kegamangan dan kekecewaan, ketika melihat prilaku oknum pejabat dan keluarga pejabat yang gandrung mempertontonkan kemewahan, harta, dan segala kenikmatan yang ada pada diri mereka.
Gamang karena posisi mayoritas warga Indonesia masih berada didalam kesulitan hidup dan ekonomi yang menghimpit.
Gamang, karena warga Indonesia mengalami posisi kecewa oleh kelakukan oknum pejabat yang kerap menyalahgunkan kekuasaan (Korup).
Gamang, karena posisi bangsa masih jauh dari kata sejehatera disebabkan ulah oknum pejabat yang kadang abai dalam usaha mensejahterakan rakyat.
Gamang, karena kekayaan bangsa hanya dinikmati oleh segelintir orang yang punya keistimewaan dan jabatan-jabatan politik yang mereka emban.
Dari sekian banyak kegamangan dan kekecewaan yang dirasakan oleh publik, kemudian memunculkan pertanyaan didalam relung hati terdalam.
Masih adakah nalar bernegara di kalangan para pejabat di Tanah Air ?
Ataukah nalar bernegara mereka telah mati ? dimatikan oleh “keserekahan”, intrik, dan keinginan untuk memperkaya diri dan keluarga dari jalan yang menyimpang, serta bertentangan dengan kepatutan, moralitas dan hukum tentunya.
Titik kegamangan dan kekecewaan publik tidak berhenti sampai di situ, kekecewaan publik kemudian diperparah dengan gonjang ganjing 300 T yang terjadi disalah satu kementerian RI.
Kabar yang sangat luar biasa dan sangat menghina nalar publik tentunya, ketika uang 300 T yang diduga ada indikasi TPPU kemudian berujung pada ketiadaan sikap kstaria dari pemagku kepentingan untuk menuntaskannya.
Terksesan ada upaya untuk menuntup-nutupi skandal tersebut.
Bung Hatta
Wakil Presiden
Universitas Mulawarman
Opini
TribunKaltara.com
Indonesia
Fakultas Hukum
negara
Tantangan Rupiah Digital dalam Sistem Pembayaran yang Inklusif, Integratif, dan Protektif |
![]() |
---|
Wow, Gaji Kuli Proyek Pembangunan IKN Nusantara Rp 16 Juta per Bulan? |
![]() |
---|
"Latto-latto” Inspirasi Regulasi untuk Stabilisasi |
![]() |
---|
Proyek IKN Nusantara dan Pekerja Lokal yang Tidak Berdaya |
![]() |
---|
Mengajar dengan Cinta, Mendidik dengan Hati |
![]() |
---|