Jelang Pemilu 2024, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Wanti-wanti, ASN tak Terlibat Politik Praktis

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR -Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan mewanti-wanti, kepada ASN (aparatur sipil negara) di lingkup Pemprov Kaltara untuk tidak terlibat politik praktis.

Hal ini penting disampaikan seiring masuknya suasana pesta demokrasi Pemilu 2024. "ASN Kaltara harus netral. Dalam artian tidak boleh terlibat aktif dalam bentuk apa pun," kata Wagub Kaltara, Senin (15/05/2023).

Menurutnya, ASN harus menempatkan diri pada posisi yang profesional dan tetap fokus pada bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kemenag Kaltara Tegaskan Rumah Ibadah Bukan Untuk Kegiatan Politik Praktis

Meski demikian, ASN memiliki hak untuk memilih pada pemilu sehingga tetap perlu untuk melakukan analisa terhadap calon-calon peserta Pemilu 2024.

Wagub menegaskan, ASN tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan individu, golongan, dan partai politik.

Untuk diketahui, dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berbunyi “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Baca juga: Barkormad Kaltara Resmi Dibentuk, Albertus Stefanus Marianus Tegaskan tak Ikut Politik Praktis

Selain itu, netralitas ASN juga pada Pasal 9 ayat (2) U yang berbunyi "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Adapun bentuk larangan ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yakni memberikan dukungan dengan menjadi Peserta dan/Pelaksana Kampanye Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, (DPD) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

ASN juga dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, dengan membuat keputusan/tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon dan/atau mengadakan kegiatan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

Selain itu, dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Larangan juga mencakup pemberian dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu.

Baca juga: Gubernur Zainal Paliwang Larang ASN Pemprov Kaltara Pamer Harta Kekayaan di Media Sosial

Sebelumnya, di Tanjung Selor, Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Iip Ilham Firman menyebutkan, secara nasional selama 2020-2021 ada 2.034 laporan masuk, dan 1.596 kasus di antaranya ASN (aparatur sipil negara) terbukti melakukan pelanggaran netralitas terkait Pemilu.

"Dari jumlah tersebut, 1.373 ASN yang sudah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK/kepala daerah) dengan penjatuhan sanksi," kata Iip .

(*)

Penulis: Edy Nugroho