KPU Temukan 11 Bacaleg dari ASN  dan Perangkat Desa di Malinau, Hasil Tim Verifikator di Lapangan 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU- Selama melakukan proses verifikasi, KPU Malinau menemukan 10 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Malinau yang berprofesi dilarang berpolitik.

Hasil akhir verifikasi, KPU Malinau mendata satu lagi tambahan pendaftar, sehingga totalnya ada 11 bacaleg.

Komisioner KPU Malinau, Indra Gunawan menjelaskan temuan sebagian besar merupakan hasil penelusuran rekam jejak dan verifikasi tim.

"Terakhir, nambah 1 lagi. Kami baru menerima dari parpolnya. Jadi, hasil verifikasi kami temukan 11 bacaleg yang pekerjaannya dilarang berpolitik. Data kami, 4 ASN dan selebihnya perangkat desa dan sejenisnya," ujar Indra Gunawan  saat dikonfirmasi TribunKaltara.com, Selasa (27/6/2023).

Baca juga: Hasil Verifikasi Dokumen 289 Bacaleg Malinau, KPU Beber Baru 15 Persen Memenuhi Syarat

Sayangnya, dari 11 bacaleg, sebagian besar tidak melampirkan pekerjaan rill yang dilakoninya saat ini.

Sebagian besar diperoleh KPU melalui tim verifikator setelah memeriksa di lapangan terkait pekerjaan tersebut.

Indra Gunawan menyatakan, pekerjaan asli tak dilampirkan oleh bacaleg bisa terjadi karena dua sebab.

Pertama, karena tafsir pekerjaan atau profesi bacaleg karena berdasarkan pekerjaan yang tertera pada Kitas atau kartu identitas diri berbexa dari pekerjaan sebenarnya.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KPU Nunukan Temukan 22 Bacaleg dari Profesi yang Dilarang Berpolitik Praktis

Atau kedua, bacaleg atau parpol mengetahui betul syarat lampiran pekerjaan, terutama pekerjaan atau profesi dilarang namun tak mengakui karena satu dua sebab.

"Bisa jadi, Parpol atau bacaleg melampirkan pekerjaan berdasarkan KTP. Sementara pekerjaan rillnya adalah salah satu dari pekerjaan yang dilarang berpolitik," Katanya.

Untuk bacaleg dan parpol diminta agar benar-benar teliti soal persoalan ini. Karena implikasinya dapat merugikan Parpol dan bacaleg sendiri.

"Seyogianya, pekerjaan nyata dari bacaleg dilampirkan. Jadi dalam sistem, ada opsi dicentang. Apalagi pekerjaan yang dilarang, karena harus memuat surat pernyataan dan dokumen lain," katanya.

KPU Malinau masih mendata dan menelusuri Bacaleg yang berpotensi masuk dalam profesi atau pekerjaan yang dilarang berpolitik.

Berdasarkan PKPU 10/2023, Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon legislatif mulai hari ini, Senin 26 Juni, hingha 9 Juli 2023 mendatang.

(*)

Penulis : Mohammad Supri