Pilpres 2024

Ketum Golkar Airlangga Digoyang, Istana Tak Cawe-cawe, Jokowi Sebut Luhut, Bahlil, hingga Bamsoet

Presiden Jokowi tegaskan Istana tak cawe-cawe dalam wacana Munaslub Golkar, tak larang anak buahnya di kabinet ikut serta jika wacana itu terwujud.

Editor: Fawdi
tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers termasuk isu Munaslub Golkar (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden) 

Dia menegaskan Golkar juga sejauh ini masih solid dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PPP.

"Begitu juga komitmen para partai dalam KIB, kami semua semakin solid dan sepakat dalam menjalankan kerja-kerja politik menuju koalisi besar dalam menghadapi Pemilu di 2024 nanti," ungkap Dave.

Dave memastikan partai berlambang pohon beringin tersebut tak akan pecah meski adanya isu munaslub

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni membantah isu pihaknya merekomendasikan munaslub untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan rekomendasi yang berisi adanya desakan munaslub, sama sekali tidak ada," kata Ganjar saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).

Ganjar menduga ada pihak lain yang menunggangi jiwa dan semangat putusan Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar.

Dia menjelaskan Dewan Pakar Partai Golkar tak memiliki kewenangan dan hak untuk mengkondisikan sebuah munaslub.

"Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, munaslub juga bisa terselenggara dalam hal ihwal kegentingan memaksa yang membuat partai terancam.

Ganjar menyebut hal itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Terkait isu bakal ada munaslub, Ganjar menganggapnya dinamika dan dialektika atas perkembangan politik kepartaian Partai Golkar.

Dia menuturkan poin kedua rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar memberikan batas waktu agar Airlangga menentukan pasangannya paling lambat Agustus 2023 adalah bersifat limitatif.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Ganjar menegaskan batas waktu itu diberikan bermaksud memotivasi DPP Partai Golkar khususnya Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas ke-X pada 2019.

"Sebagai mandataris Munas, ketua umum wajib tunduk dan patuh pada amanat Munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia," ucapnya.

Lebih dari, dia menerangkan Dewan Pakar Partai Golkar menunggu dan terus mendorong Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas 2019.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved