Tim 8 Benarkan Nama AHY Dipilih Jadi Cawapres Anies Baswedan, Sebut Tak Semua Ketum Parpol Setuju

TRIBUNKALTARA.COM - Nama AHY menjadi pilihan Capres Anies Baswedan sebagai Cawapres pendampingnya, namun Ketum parpol di Koalsi Perubahan tak satu suara.

Nama Ketum Demokrat AHY sebagai Cawapres yang jadi pilihan Anies Baswedan dibenarkan oleh Anggota Tim 8.

Diketahui Anies Baswedan membentuk Tim 8 yang merupakan representasi dari parpol Koalisi Perubahan untuk membahas perumusan Cawapres.

Menurut Anggota Tim 8, Sudirman Said, nama AHY menjadi Cawapres Anies Baswedan sudah digadang sejak Juni lalu.

Namun demikian, tak semua Ketum parpol Koalisi Perubahan merespons positif nama putra Presiden SBY itu.

Baca juga: Demokrat Rapatkan Barisan Usai Anies Baswedan Pilih Cak Imin Jadi Cawapres, Buat Poros Koalisi Baru?

Meski tak menyebut nama Ketum parpol yang dimaksud, namun Sudirman Said menjelaskan bahwa Ketum parpol tak satu suara soal nama AHY yang jadi Cawapres.

Ada ketum parpol yang menginginkan pengumuman nama Cawapres ditunda hingga masa pendaftaran Capres Cawapres ke KPU.

Ada pula yang memandang opsi nama lain perlu dipertimbangkan.

Hal tersebutlah yang menyebabkan tidak adanya titik temu antar ketum parpol soal nama pendamping Cawapres dari Anies Baswedan.

Baca juga: Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan, Prabowo Respons Santai: Inilah Demokrasi Musyawarah

"Bahwa dalam butir 3 Piagam Kerjasama Tiga Partai, Capres diberikan tugas untuk memilih pasangan Cawapres," kata Sudirman Said dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).

"Capres telah melakukan tugas itu dengan membahas dengan berbagai pihak, mereview semua pilihan nama yang diusulkan," sambungnya.

Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi, sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia yakni AHY.

Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023.

"Pimpinan partai merespons secara beragam atas usulan ini. Ada partai yang berpandangan bahwa menyetujui dan meminta segera ditetapkan. Kedua, ada yang berpandangan bahwa tidak perlu terburu-buru menetapkan tapi menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain," katanya.

"Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," ujarnya.