Gus Yahya Ingatkan Tak Ada Capres Cawapres Representasi NU, PKB Buka Suara: Cak Imin Tak Bawa PBNU

TRIBUNKALTARA.COM - PKB menegaskan Cak Imin yang menjadi Cawapres dari Anies Baswedan tak akan bawa-bawa PBNU.

Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa tidak ada Capres maupun Cawapres yang merepresentasikan NU.

Kata Gus Yahya Nahdlatul Ulama tidak ikut dalam politik praktis di Pemilu 2024.

Karena itu Nahdlatul Ulama tidak memiliki representasi seperti halnya di Pilpres.

Selain itu Gus Yahya juga mengingatkan bahwa pengurus Nahdlatul Ulama dilarang menggunakan fasilitas NU untuk berkampanye mendukung salah satu calon.

Pengurus NU juga dilarang mendukung salah satu calon dan menyatakan bahwa dirinya adalah representasi Nahdlatul Ulama.

Menurutnya akan ada sanksi yang disiapkan jika ada pengurus yang melanggar aturan tersebut.

Baca juga: Terungkap Arti Breaking News Diungkapkan Ridwan Kamil, Sebut Bukan Kejutan Politik Jelang Pilpres

"Tidak ada calon presiden atau calon wapres atas nama NU, pokoknya tidak ada," ujar Gus Yahya.

"Calon siapapun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing, enggak ada yang atas nama NU apalagi atas nama Islam pasti tidak ada," sambungnya.

Menurut Gus Yahya, hal tersebut agar para politisi tidak mempermainkan agama.

"NU saja kami enggak mau dipermainkan untuk pencalonan begini begitu, apalagi agama jangan dipermainkan," ucapnya.

Meski demikian, Gus Yahya menjelaskan tidak melarang warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin untuk memilih calon maupun parpol di Pileg dan Pilpres mendatang.

Merespons hal tersebut, Wabendum DPP PKB Bambang Soesanto mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang dideklarasikan sebagai Cawapres dari Anies Baswedan bukanlah kandidat dari NU.

Baca juga: Disebut Prabowo dan Dilirik Koalisi Ganjar, Ridwan Kamil Pilih Siapa? Jawaban Mantan Gubernur Jabar

"Ya, pak Muhaimin sudah menjelaskan bahwa pak Muhaimin bukan calon dari PBNU kan memang," kata Bambang kepada awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Dengan begitu kata Bambang, pernyataan yang demikian tidak perlu ditanggapi.