Berita Kaltara Terkini

Masih Dalam Target Sasaran, BI Prakirakan Inflasi di Kaltara pada 2023 ini Mengalami Penurunan

Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2023 ini, diprakirakan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Penulis: Edy Nugroho | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com / Edy Nugroho
Harga kebutuhan pangan cukup mempengaruhi laju inflasi di Kaltara. 

Secara tahunan pada 2023, musim kemarau dapat berdampak pada berkurangnya produktivitas panen sejumlah tanaman pangan strategis, seperti beras, aneka cabai dan aneka bawang.

Di tengah kondisi iklim el nino yang berpengaruh secara global, terdapat kecenderungan negara-negara penghasil pangan untuk membatasi ekspor pangan.

Seperti India yang sudah melarang ekspor beras sejak Juli 2023 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Hal ini menjadi faktor risiko eksternal bagi inflasi nasional, termasuk inflasi Provinsi Kalimantan Utara.

Selain kekeringan, el nino juga dapat berdampak pada potensi peningkatan hama.

Mengingat sebagian besar pasokan komoditas pangan strategis di Kaltara berasal dari Jawa, hal ini perlu menjadi perhatian bersama,” ungkap Wahyu.

Di sisi lain juga, Ia mengungkapkan, berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis di Kaltara, seperti kawasan industri berpotensi meningkatkan jumlah penduduk.

Ini seiring dengan tingginya kebutuhan jumlah tenaga kerja terutama di bidang konstruksi pembangunan kawasan industri.

Meskipun penambahan jumlah penduduk tersebut terjadi secara gradual pada beberapa tahun ke depan, penambahan pada tahun 2023 perlu diwaspadai, mengingat pembangunan KIHI (kawasan industri hijau Indonesia) yang akan terus diakselerasi.

“Pemenuhan pasokan komoditas pangan strategis menjadi salah satu langkah dalam menekan risiko inflasi.

Selain itu, kebijakan kenaikan cukai rokok pada tahun 2023-2024 pada kisaran 10-12 persen juga berdampak pada kenaikan harga rokok yang sudah terlihat sejak awal tahun 2023,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan proteksionisme di sejumlah negara membatasi ekspor komoditas pangan.

Seperti India yang melarang ekspor beras sejak Juli 2023 menjadi faktor risiko dalam pengendalian inflasi ke depan.

Dalam kesempatan itu, BI juga menyampaikan, kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kaltara sebesar 7,79 % , juga dapat menjadi risiko inflasi.

Baca juga: Bawaslu Kaltara Inventarisasi Dugaan Pelanggaran Pemilu, Rustam: Bedakan Kampanye dan Sosialisasi

Ini seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat dan perlu diiringi dengan terpenuhinya pasokan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved