Jurnalis Ikuti Workshop Peliputan Jelang Pemilu 2024, KPU Kaltara Ingatkan Parpol Jangan ‘Vulgar’

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Kegiatan Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Tarakan, Kalimantan Utara berlokasi di Hotel Royal Tarakan, Jumat (29/9/2023) pagi hingga sore.

Kegiatan Workshop Peliputan Pemilu 2024 diinisiasi Dewan Pers bekerja sama KPU  Kaltara, Bawaslu Kaltara, KPID Kaltim menghadirkan perwakilan media cetak, elektronik, dan online di Kalimantan utara.

Teguh Dwi Subagyo, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Kaltaramengungkapkan ini bagian dari upaya Dewan Pers memastikan media siap ikut melaksanakan peliputan sesuai koridor dan media massa tidak hanya agen pemberitaan atau penyiaran tapi juga bagian agen partisipasi masyarakat.

“Maka dengan pertemuan ini kesempatan kami KPU menyampaikan kepada jurnalis di samping fungsi pemberitaan dan peliputan juga fungsi partisipasi masyarakat sangat berperan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, saya berharap teman-teman fokus di situ,” papar Teguh Dwi Subagyo.

Baca juga: Masuk Tahapan Pencermatan, KPU Kaltara Sebut Nomor Urut Caleg Peserta Pemilu 2024 Masih Bisa Berubah

Pekerjaan wartawan atau jurnalis adalah bagian komponen yang dapat memastikan bahwa penyelenggaran Pemilu dapat berjalan aman dan damai.

Dalam peliputan pemilu pertama, dalam konteks integritas, sehingga bagaimana menjaga integritas, netralitas kemandirian.

“Karena mereka akan menulis dan dibaca semua pihak, jadi kalau dari situ tidak ada netralitas, kemandirian tentu akan bias dan jangan lupa profesionalitas juga ditingkatkan karena memang baik teknis pemberitaan maupun konten yang akan diberitakan saya kira teman-teman media penting untuk meningkatkan kapasitas itu,” ungkap Teguh Dwi Subagyo.

Teguh Dwi Subagyo melanjutkan, kapasitas mempengaruhi terhadap kualitas pesan yang disampaikan dalam pemberitaan maupun penyiaran.

Ia menjelaskan juga definisi kampanye sendiri adalah upaya yang disampaikan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan visi misi program dan atau citra diri.

Saat ini diketahui peserta Pemilu ditetapkan dari KPU RI baru partai politik.

Baca juga: Penunjukkan Titik APK Pemilu 2024 Sudah 90 Persen, Kesbangpol Nunukan: Dua Kecamatan Belum Setor

“Sementara untuk satuan dari peserta pemilu untuk legislatif kan parpol.

Calon anggota dewan belum ditetapkan dan tapi saya kira masyarakat harus cerdas, ini bagian dari proses sosialisasi, cuma jangan terlalu vulgar.

Jangan istilahnya mengajak ayo coblos. Kalau sifatnya memperkenalkan diri, dalam proses pemasangan stiker, baliho, APK bahan kampanye harus perhatikan estetik dan etika dan pemda ada ruang memastikan itu,” terang Teguh Dwi Subagyo.

Meski demikian, pihak KPU Kaltarajuga sudah mengingatkan parpol jangan vulgar dalam memperkenalkan diri ke masyarakat.

“Kalau sudah pakai nomor urut, kalau dia sendiri belum tentu ditetapkan sebagai DCT, secara etika gak tepat. Ini kita bicara etik, tapi itu haknya untuk sosialisasi.

Kami belum tetapkan. Penetapan DCT nanti tanggal 3 November masih lebih sebulan,” paparnya.

Setelah ditetapkan, kampanye baru akan dilaksanakan mulai 28 November 2023 sehingga masih cukup lama. Ia melanjutkan perbedaan sosialisasi dan kampanye lanjutnya, yang jelas saat ini belum ada tahapan kampanye.

“Kampanye kan menyampaikan visi misi oleh peserta pemilu. Kalau sosialisasi hanya ingin perkenalkan diri.

Tapi kalau pakai atribut resmi parpol, lalu kemudian nomoor urut yang secara legalitas harusnya ditetapkan KPU, itu tidak benar.

Saya kira, KPU nanti akan berdiskusi dengan Bawaslu,” paparnya.

Ia menambahkan lagi, nanti pihaknya akan menyampaikan ke pimpinan KPU dan saat ini sebatas mengimbau dan penindakan bisa ada di Bawaslu.

“Saya berharap kepada parpol jangan terlalu vulgar menyampaikan materi sosialisasi seolah mereka fiks nomor urut sekian padahal belum ditetapkan.

Itu kurang etislah. Kalau imbauan sudah selalau disampaikan, dalam penyusunan daftar calon kami undang dan selalu disisipkan pesan ini.

Silakan masyarakat menilai lah apakah mereka sudah curi start atau belum.

Prinsipnya kalaupun mau sosialisasi tapi tentu pertama jangan menyebutkan nomor urut kemudian jangan mengklam sebagai lembaga dari yang seolah dia masuk lembaga itu,” terang Teguh Dwi Subagyo.

Ia meminta semua bersabar dan nanti masuk tahapannya di 28 November 2023. Termasuk rakor DCT kemarin bertahap selalu diingatkan kepada parpol termasuk pertemuan sebelum-sebelumnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah