Pemecatan Sepihak, DPRD Tarakan Fasilitasi Pertemuan Pekerja, 4 Perusahaan Sub Kontraktor Tak Hadir

“Kami hanya memiliki hubungan kerja dengan kontraktor CRBC. Artinya segala keluhan ini lebih tepatnya dijawab oleh sub kontraktor mereka karena kami secara kelembagaan tidak mungkin akan masuk kepada ranah yang mana hubungan kerja antara mereka dengan sub kontraktor,” terang Yanuar.

Selanjutnya dari Juwendi Jamal selaku Penanggung Jawab Bidang Lingkungan turut menyampaikan turut menambahkan bahwa sebenarnya PT Phoenix tidak bertanggung jawab kepada empat PT disebutkan dalam hal ini PT Xinrui, PT MAS, PT SJI dan PT Sandong.

“Karena Phoenix hanya bertanggung jawab kepada induk kontraktornya itu, yaitu PT CRBC,” Juwendi Jamal.
Ia melanjutkan lagi, CRBC adalah kontraktor yang memiliki hubungan bisnis dengan PT Phoenix. Yang mendatangkan empat perusahaan sub kontraktor adalah PT CRBC. Sehingga dalam pertemuan tersebut, dilanjutkan Yulius, seharusnya yang berhak memberikan statmen dan dikonfirmasi adalah pihak perusahaan PT CRBC.

Usai pertemuan, Yulius Dinandus menyampaikan kepada awak media bahwa pertemuan kemarin adalah tindaklanjut pertemuan pada Kamis lalu. Kemudian dalam perjalanannya, terjadi kekeliruan penelusuran dijalankan. Dimana PRI adalah owner dan CRBC yang diambil ssebagai vendor dan PT CRBC mensubkontraktor kepada empat perusahaan yang disebutkan yaitu PT Xinrui, PT MAS, PT SJI dan PT Sandong.

“Ternyata yang bermasalah empat PT dengan beberapa karyawannya. Sudah bisa dipastikan kekeliruan, dan ada salah satu PT tidak punya kontrak kerja dengan para pekeraj, termasuk kontrak kerja ditandatangi para karyawan belum pernah didaftarkan di Disnaker Kota Tarakan, dan itu ditandatangani tanpa diketahui Disnaker,” ungkapnya.

Ia melanjutkan bahwa ini menjadi wewenang pusat dan provinsi dan DPRD tidak ada niat mencampuri namun menindaklanjuti aksi damai kemarin dibawa para ratusan karyawan kemarin.

“Karena empat PT MAS, PT SJI, PT Xinrui dan PT Sandong tidak hadir, maka kami ubah pola bekerja. Langkah pertama kami minta para pekerja dan perwakilannya ditindaklanjuti dengan Disnaker, mencari data dan disimpulkan sifatnya adalah mediasi belum ada pemeriksaan, kami belum ada melangkah ke pemeriksaan, jadi sifatnya masih mediasi,” terangnya.

Kemudian DPRD akan mencoba konsultasi dengan perusahaan terkait dan akan diundang dan dibuka terbuka untuk public. Ia berharap ada itikad baik dari perusahaan tersebut untuk datang dan berbicara dan sifatnya masih mediasi.

Baca juga: Sampaikan Aspirasi, LKMM Nunukan Bersama Puluhan Calon Pekerja Migran Geruduk DPRD

“Semakin banyak investor datang ke Tarakan semakin bagus, tapi kita juga bantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah, karena masalah di sub kontraktor maka kita tuntaskan, jangan lupa ada namanya strutkur manajerial menjadi pertanggung jawaban mereka sebagai pelaku utama. Sengaja dipulangkan PT Phoenix dengan harapan pertemuan berikutnya bisa menekan PT yang dimaksud,” urainya.

Ia juga belum tahu alasan mengapa empat perusahaan tidak hadir. Yang jelas Phoneix menyampaikan tidak ada hubungan dengan perusahaan sub kontraktor.
Ia melanjutkan karena sifatnya mediasi maka rekonsiliasi perbaikan. Untuk wacana sidak ke lokasi akan dilihat perkembangannya nanti.

“Target pertemuan lanjutan upayakan bulan ini, saya lihat agenda DPRD dan ini wewenang Komisi 1,” terangnya.

Ia menambahkan jika empat sub kontraktor tidak hadir lagi, paling tidak ada tindakan keras. Selau pengambil kewenangan di daerah, akan mengambil langkah selanjutnya.

“Ibaratnya orang datang ke wilayah wajib lapor ke RT, padahal domisili daerah. Apalagi ini masuk ke daerah, paling tidak kita tahu berapa jumlah mereka, tujuan negara mengadakan itu supaya kita berkewajiban sebagai daerah yang bertanggung jawab di situ melindungi mereka, menjaga mereka,” tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah