5 Fraksi DPRD Nunukan Beri Catatan ke Ranperda Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Investasi

"Penting juga bahwa ada kewajiban untuk melaksanakan program CSR di wilayah kerja investor yang bersebelahan langsung dengan masyarakat," tutur Lewi.

Lewi menyebut poin penting usulan Fraksi PPN yang perlu pengawalan dan pembahasan lebih lanjut meliputi
pengaturan bentuk-bentuk pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan berusaha.

"Kemudian tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan, dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan serta jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan juga pengaturan pembinaan dan pengawasan," ungkap Lewi.

Selanjutnya, Ketua Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP), Siti Raudah Arsyad menjelaskan bahwa
sebuah aturan memiliki dampak positif dan negatif.

Jika dampak positifnya Kabupaten Nunukan akan menerima banyak investor, maka dampak negatifnya pada lingkungan hidup.

"Sering terjadi pembangunan hanya memikirkan aspek cost benefit ratio tanpa mempertimbangkan social cost & ecological cost. Investor hanya memikirkan bahwa lingkungan menjadi benda bebas yang sanggup dimanfaatkan sepenuhnya demi meraih laba yang besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," imbuh Siti Raudah Arsyad.

Setiap investor yang ingin mengekplorasi kekayaan alam, kata Siti Raudah wajib memiliki AMDAL sebelum berinvestasi.

"Pemerintah daerah harus mengatur sedemikian rupa agar pendirian suatu usaha tidak menyebabkan dampak lingkungan yang negatif. Mulai dari tata lokasi, hal yang dihasilkan suatu usaha, dan pembuangan hal yang dihasilkan dari usaha tersebut," pungkasnya.

Terkahir dari anggota Fraksi Partai Hanura, Ahmad Triady berharap nantinya investor yang baru tidak berdampak negatif terhadap usaha yang ada di Kabupaten Nunukan.

Selain menyiapkan regulasi yang pro investasi penting untuk melakukan pembenahan di bidang perizinan agar terciptanya pelayanan perizinan yang ramah, mudah atau tidak berbelit-belit, serta menjamin kenyamanan investor.

Baca juga: Peduli Terhadap Sektor Rumput Laut, Bank Dunia dan KPP RI Kunjungi Nunukan di Kaltara

"Masuknya investor baru berarti terbuka lapangan kerja baru, namun tidak mengakibatkan terjadi PHK di tempat lain. Kita berharap angka kemiskinan juga berkurang," terangnya.

Dia menegaskan juga agar setiap investor yang masuk di Kabupaten Nunukan diwajibkan membuka kantor di ibu kota Kabupaten Nunukan.

"Setiap investor yang masuk ke daerah agar bisa melibatkan pengusaha daerah. Dalam upaya mendukung kemudahan investasi perlu ada keterbukaan informasi, kejelasan waktu dalam pengurusan dokumen perizinan," beber Ahmad Triady.

Penulis: Febrianus Felis