Megawati Singgung Manipulasi Hukum, PDIP Mulai Serang Jokowi? TKN Prabowo-Gibran Buka Suara

TRIBUNKALTARA.COM - Pidato politik Megawati Soekarnoputri soal MK dinilai bentuk kekecewaan PDIP terhadap keluarga Presien Jokowi, TKN Prabowo-Gibran buka suara.

Hubungan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi seakan berada di titik terendah.

Diketahui hubungan keduanya disebut-sebut merenggang sejak Presiden Jokowi merestui sang putra yakni Gibran Rakabuming untuk ikut Pilpres.

Restu Presiden Jokowi tak sejalan dengan keputusan partainya yakni PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud.

Adapun Gibran Rakabuming justru dipasangkan oleh rival yakni Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju.

Dalam sebuah pernyataannya yang diunggah akun YouTube PDI Perjuangan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung proses rekayasa hukum.

Hal itu merujuk pada hasil sidang etik MKMK yang menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat.

Lantaran terlibat dan persidangan gugatan yang penuh konflik kepentingan di mana putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya membuka jalan bagi Gibran Rakabuming untuk ikut Pilpres.

Menurut Megawati Soekarnoputri apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tak ubahnya manipulasi.

Karena itu ia mengajak semua lapisan masyarakat untuk mencegah Pemilu penuh kecurangan.

Baca juga: Pilpres 2024, Menantu Presiden Jokowi Tunjuk Syamsir Arief jadi Ketua Relawan Prabowo-Gibran Kaltara

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan, yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," kata Megawati dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube PDIP, Minggu, (12/11/2023).

Megawati kemudian memuji MKMK yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim konstitusi yang dinyatakan melanggar kode etik.

Menurut dia, putusan MKMK telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi.

Putusan MKMK itu, kata Megawati, adalah bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.

Megawati menyayangkan adanya rekayasa itu. Dia mengaku sudah berulang kali berkata bahwa konstitusi harus diikuti dengan selurus-lurunya.