Politik Uang, Berita Hoaks hingga Netralitas ASN, TNI dan Polri, Jadi Perhatian Khusus Bawaslu

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Tiga isu krusial yang mendapatkan atensi atau perhatian khusus dalam pengawasan, berdasarkan rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Tak terkecuali di Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulungan Riswan menyebutkan, ketiga isu yang menjadi perhatian ini, adalah politik uang, berita bohong atau hoaks dan netralitas TNI dan Polri maupun ASN (aparatur sipil negara).

Ketiga isu krusial tersebut, kata Riswan, adalah isu yang mendominasi dan paling rawan berdasarkan IKP.

Berkaitan dengan hal tersebut, ia menegaskan, pengawasan dan penindakan praktik politik uang akan lebih spesifik, saat memasuki tahapan kampanye. Yakni pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Baca juga: Jelang Pemilu Polres Nunukan Gelar Latihan Pra Operasi Mantap Brata Kayan, Kapolres: Jaga Netralitas

Diakuinya, Bawaslu belum bisa melakukan tindakan tegas di luar masa kampanye tersebut. Ini disebabkan belum ada dasar hukum yang membenarkan sikap dan tindakan dari Bawaslu.

“Ketika sudah masuk kampanye pasti maksimal, langkah yang dilakukan jelas. Misalnya ada laporan atau temuan akan langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.

Selanjutnya berkaitan dengan berita hoaks, Bawaslu Bulungan, akan bekerjasama dengan Diskominfo Bulungan. Termasuk, konten lain ketika terdapat ujaran kebencian dan unsur SARA yang berpotensi menimbulkan kerawanan di tahapan pemilu.

Mengenai upaya peningkatan netralitas ASN maupun TNI dan Polri, akan diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi masif. Bawaslu akan mengundang TNI/Polri dan ASN Pemkab Bulungan, untuk memperkuat pemahaman tentang netralitas di masa pemilu.

“Sosialisasi akan dilakukan, dengan melibatkan kepala dinas dari setiap OPD, unsur Polresta dan TNI yang ada di 10 kecamatan. Perihal teknis soal apa yang tidak boleh dilakukan, itu disampaikan narasumber dari internal mereka sendiri,” ungkapnya.

Saat ini, Bawaslu Bulungan tengah menggencarkan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif. Salah satunya, melibatkan ratusan pemilih pemula dari pelajar SMA sederajat dan mahasiswa.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangat dibutuhkan. Terlebih saat ini sudah memasuki penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilu legislatif.

Pengawasan sudah harus dimasifkan saat DCT ditetapkan.

“Kami terus mengajak semua masyarakat berpartisipasi dalam hal pengawasan pemilu. Itu penting, karena Bawaslu Bulungan tentu tidak mampu mengawasi maksimal ratusan ribu masyarakat yang ada,” imbuhnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho