Ratusan Kontraktor di Kukar Belum Dibayar, Nilainya Capai Rp347 Miliar, Pemkab Janji Lunasi Februari

Secara normal, BPKAD rata-rata hanya mampu menerbitkan sekitar 400 SP2D di akhir tahun.

Sementara akhir 2023, ribuan berkas permohonan pencairan yang masuk untuk segera dibayar.

“Sebenarnya susah kita mengontrol tagihan yang banyak itu, dan pastinya akan terjadi huru-hara di akhir tahun,” sebutnya.

Kendati demikian, Pemkab Kukar akan membayar utang kepada rekanan atau kontraktor paling lambat Februari nanti, jadi tidak menunggu terlalu lama proses pembayarannya.

Dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 tahun 2023 tentang penyusunan APBD 2024.

Pemerintah diberikan ruang untuk melakukan pergeseran anggaran atau perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). 

Baca juga: Disnaker Kukar Buka Job Fair Siap Kerja 2023, Tersedia 740 Lowongan Kerja, Simak Persyaratannya

Perubahan Perkada nantinya untuk membayar utang Pemkab Kukar kepada rekanan dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Secara rinci, pekan pertama bulan Januari 2024, akan dilakukan verifikasi ulang oleh dinas teknis terkait SPM dan SP2D.

Berikutnya, pekan kedua dan ketiga, Inspektorat akan melakukan verifikasi perihal pembayaran kepada kontraktor.

Kemudian minggu keempat Januari hingga pekan kedua Februari 2024 melaksanakan proses perubahan Perkada APBD 2024 untuk melakukan pembayaran utang.

“Harapannya nanti, pekan ketiga atau keempat Februari itu proses pembayaran sudah dimulai untuk pekerjaan kegiatan yang terutang,” pungkasnya. (aul)