Penting Ubah Arus Pembiayaan Perbankan

Oleh: Dr Margiyono

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan dan Penulis Kebijakan Bank Indonesia

TRIBUNKALTARA.COM - Ketidakseimbangan picu ketimpangan. Itu bukan hanya terjadi antar-golongan dan antar-daerah, tetapi juga antar-sektor.

Ketimpangan antar-sektor yang dipicu oleh  perebutan surplus antar-aktor.

Para aktor berkompetisi sangat ketat untuk peroleh keuntungan (profit).

Rasionalitas pasar memang mirip hukum rimba, yang kuat yang menang.

Motivasi individual perorangan dan perusahaan dominan.

Sektor yang dianggap seksi banyak diminati, sementara yang kurang menarik  dibiarkan merana.

Akibat dari itu adalah kesenjangan sektoral makin lebar.

Kemudian secara mikro individual  yang kalah, modalnya melayang.

Hilang, apabila fenomena ini dianggap wajar dan dibiarkan, maka pemenang saat ini pun sangat mungkin akan dikalahkan oleh pemenang berikutnya.

 Jika itu terjadi dari waktu ke waktu terjadi maka  kehilangan sumberdaya, sepanjang waktu juga tidak dapat dihindarkan. 

Lebih dari itu upaya peningkatan kesejahteraan bak jauh panggang dari api, makin jauh.

Berkaitan dengan itu kita akan diskusikan upaya polarisasi investasi Kaltara untuk mendorong pola investasi yang seimbang antar-sektoral.

Baca juga: Periode Agustus 2023, Ketersediaan Lapangan Kerja di Kaltara Baik, Survei Konsumen Bank Indonesia

Pola dan Arah Investasi di Kaltara

Di tengah kesulitan keuangan pemerintah, maka dana dari perbankan adalah solusi.

Dalam diskusi ini kita  menggunakan data  posisi penyaluran pinjaman  dalam rupiah atau valas oleh bank umum dan BPR yang diterbitkan Bank Indonesia.

Penyerapan dana perbankan 8 tahun terakhir (2016-2023) mengalami pertumbuhan lebih dari 250 persen.

Oleh karena tahun 2016 total dana pinjaman semua aktifitas ekonomi  adalah sebesar Rp 7,3 triliun.

Sementara per-November 2023, besarnya dana yang disalurkan bank umum dan BPR  meningkat menjadi Rp18,24 triliun.

Apabila kita bandingan dengan PDRB Harga Konstan Kalimantan Utara ( Kaltara ) tahun 2022 sekitar Rp 66,5 triliun maka, porsi dana perbankan dalam perhitungan PDRB mencapai 27,43 persen. 

Pola penyerapan dana tahun 2023 dibandingkan beberapa tahun sebelumnya  mengalami peningkatan yang signifikan. Bukan hanya besarannya tetapi juga besarnya porsi lapangan usaha.

Baca juga: Ekonomi Kaltara 5,31 Persen Lebih Tinggi dari Nasional, PDRB & Akselerasi Vaksinasi Jadi Penyumbang

Sebelum tahun 2023 porsi lapangan usaha paling tinggi 62,77 persen.  Bahkan tahun 2020 lapangan usahanya mampu menyerap 56,39 persen.

Itu artinya  daya serap non lapangan usaha menjadi tinggi.  Pada tahun itu besarnya 43,61 persen.

Sementara tahun 2023 lapangan usaha porsi lapangan usaha meningkat.

Porsinya  hingga 67,99 persen atau sebesar Rp 12,4 trilyun. Maka non lapangan usaha  sebesar Rp 5,83 trilyun atau hanya 32,01 persen.

Berdasarkan fakta itu maka, dapat dinyatakan bahwa, penyerapan dana tahun 2023 cenderung lebih produktif. berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi. 

Meskipun begitu tetap harus kita telusuri lebih lanjut, sektor apa saja yang menyerap dana perbankan tersebut.

 Ternyata sektor ekonomi yang menyerap dana terbesar adalah sektor jasa lainnya. Porsinya mencapai 21,86 persen atau Rp 3,98 triliun.

Sungguh ironis, sebagai sektor penyerap dana terbesar, sektor jasa lainnya hanya mampu mengakomodir 2,29 persen  tenaga kerja atau sebanyak 8.103 orang.

Dari fakta itu maka, rata-rata per-pekerja  pertahun membutuhkan dana  Rp 491 juta. 

Lalu aktivitas apakah yang ada di dalam sektor jasa lainnya?

Menurut BPS sektor jasa lainnya adalah terdiri dari;  R (hiburan rekreasi), S (aktivitas jasa perorangan), T (rumah tangga pemberi kerja utk kebutuhan sendiri), dan U (badan internasional).

Baca juga: Akhir Tahun 2023 Inflasi di Kaltara 2,44 Persen, Makanan dan Minuman Penyumbang Tertinggi

Dengan modal perkapita sebesar itu, sektor jasa lainnya hanya mampu menghasilkan PDRB kurang dari Rp 500 Milyar.

Untuk tahun 2022 hanya sebasar RPp 469,62 milyar. Perannya dalam pembentukan PDRB juga sangat kecil. Kurang dari satu persen atau  hanya 0,7 persen.

Sektor Fodamental yang Terpental

Kemudian kita mencoba menengok sektor fondamental dalam kaitannya dengan pembiayaan dari perbankan.

Untuk itu kita lihat sektor pertanian.  Sebagai sektor terbesar kedua di bawah perdagangan, sektor pertanian mampu memberikan kontribusi pada PDRB mencapai 17 persen.

Sepanjang 7 tahun terakhir sektor pertanian hanya mendapat alokasi pembiayaan sebesar 3,12 persen.

Itu pun sebagai penyerapan tertinggi selama kurun waktu 2016 -2023. Karena tiga tahun awal  hanya 1 persen.

 Selama kurun waktu itu dana yang dialokasikan perbankan yang tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu  sebesar Rp 569,87 miliar.

Jika nilai itu dipresentasikan  berdasarkan jumlah dana yang disalurkan maka porsinya hanya 3 persen.

Untuk melihat kontribusi pertanian dalam penciptaan kesejahteraan, kita bisa melihat  jumlah tenaga kerja yang diserap.

BPS Kaltara merilis tahun 2022, tenaga kerja sektor pertanian sebanyak 118.121 orang .

Apabila total angkatan kerja tahun 2022 adalah 370.012 orang,  maka sektor pertanian mampu menyerap 31,92 persen.

Hampir sepertiga angkatan kerja di Kalimantan Utara diserap oleh sektor pertanian.

Jika kita hitung modal perbangkan dibagi jumlah pekerja maka, sektor pertanian hanya mendapat alokasi Rp 4,82 juta per orang. Sangat jauh dibanding sektor jasa lainnya. 

Meskipun dana yang diserap sangat rendah, ternyata pertanian berkontribusi tinggi dalam  penyerapan tenaga kerja.    

Baca juga: Dukung Digitalisasi UMKM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Resmi Rilis Empat Pasar Siap QRIS

Melihat realitas itu nampak jelas bahwa, pembiayaan perbankan di Kaltara belum memberikan dampak yang siginifikan terhadap kesejahteraan.

Terutama jika kita lihat berdasarkan pengaruhnya terhadap pembentukan pendapatan dan lapangan kerja.

Ditengah arus kuat persaingan, perbankan juga mengalami hal yang sama.

Bersaing ketat dengan bank lain dan lembaga keuangan non bank lainnya. Karena itu mereka terjebak pada pertimbangan bisnis.

Dampak dari itu arah pembiayaan lebih fokus pada pertimbangan kelayakan bisinis.

Targetnya adalah besaran penyaluran kredit dan  perolehan profit.

Karena itu harus ada kebijakan yang mengarahkan polarisasi investasi semua ke semua sektor ekonomi.

Untuk merubah kondisi ini menjadi tanggung jawab penentu kebijakan (policy maker).

Dalam hal ini adalah Pemerintah dan Bank Indonesia.  Dimana pemerintah harus berupaya meningkatkan kapasistas sektor riil.

Misalnya  sektor pertanian dan sektor lainnya melalui bantuan; input, pemasaran dan pengelahan pasca panen. Itu penting untuk meningkatkan kapasitas usaha setiap aktor.

Sementara Bank Indonesia mengarahkan (steering) perbankan untuk lebih merata dalam penyaluran kreditnya.

Jika ada kebijakan insentif untuk sektor prioritas maka instrumen itulah yang seharusnya dioptimalkan untuk sektor yang dianggap tidak seksi.

Sehingga ke depan penyaluran dana perbankan mengalir disemua sektor ekonomi terutama yang signifikan terhadap pembentukan lapangan kerja dan PDRB.

Jika itu dilakukan maka, pertumbuhan ekonomi  dan pemerataan akan mudah dicapai. (*)