Awasi Perairan Perbatasan RI-Malaysia, Ini Komitmen KUPP Sei Nyamuk Nunukan, Langsung Bisa Menindak

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) komitmen mengawasi perairan perbatasan RI-Malaysia.

Hal itu disampaikan oleh Kepala KUPP Kelas III Sungai Nyamuk Syaharuddin.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta pembinaan agar semua dapat berjalan sesuai prosedur guna terwujudnya keselamatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan para awak kapal," kata Syaharuddin kepada TribunKaltara.com, Minggu (18/02/2024), siang.

Menurutnya, Pulau Sebatik sebagai pulau yang berbatasan langsung dengan negeri jiran, Malaysia merupakan hal yang menjadi perhatian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang pelayaran.

Baca juga: Arus Penumpang Speedboat Rute Nunukan-Tarakan Naik Signifikan: Sembilan Armada Berlayar Hari Ini

Lebih lanjut Syaharuddin katakan bahwa kegiatan kepelabuhan perlu mendapat atensi khusus, agar pelabuhan sebagai pintu gerbang ekonomi suatu daerah dapat maju dan berkembang.

"Sebagai tempat masuk dan keluarnya barang atau logistik, baik itu dimuat atau dibongkar dari dan ke kapal yang dapat berdampak positif bagi kemajuan suatu wilayah, khususnya Sebatik," ucapnya.

Lanjut Syaharuddin,"Kegiatan pengawasan patroli yang intens kami lakukan untuk memastikan semua kewajiban ke negara dari pelaku usaha terselesaikan," tambahnya.

Dia menuturkan, KUPP juga tidak hentinya melakukan edukasi, sehingga para awak kapal dapat memahami dengan benar pentingnya menjaga keselamatan diri di laut.

Syaharuddin menambahkan bahwa sejauh ini para pelaku usaha dan awak kapal dapat memahami pengawasan atau patroli perairan yang dilakukan.

Dimana kegiatan ini sebagai upaya mendorong kemajuan ekonomi di Sebatik dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Baca juga: Ada File tak Bisa Diinput, Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu 2024 di Kecamatan Nunukan Sempat Tertunda

"Kami berharap semua kegiatan dilakukan sesuai prosedur dan akan selalu membimbing agar semua berjalan sesuai norma hukum. Tindakan tegas juga dapat KUPP lakukan bila terdapat pelanggaran hukum di bidang pelayaran setelah adanya pembinaan dan peringatan," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis