Ciptakan Iklim Rendah Karbon, Desa Salimbatu di Bulungan Jadi Kawasan Percontohan

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Benuanta Kaltara Jaya dan PT Global Eco Recue Lestari (GERL), yakni Enggang Kaltara project (EKP) belum lama ini melakukan sosialisasi program pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.

Dalam sosialisasi ini Desa Salimbatu, Bulungan, Kalimantan Utara dipilih menjadi pilot project atau  kawasan percontohan ciptakan iklim rendah karbon.

“Kami sebagai perwakilan masyarakat Desa Salimbatu, dengan adanya pilot project penghiijauan ini, tentu kami menyambut dengan positif,” kata Kepala Desa Salimbatu Asnawi kepada Tribunkaltara.com, Kamis (21/3).

Menurut Aswani, nantinya akan banyak manfaat yang diharapkan dari adanya project penghijauan ini. Mengingat Desa Salimbatu memiliki luas lahan hutan sekitar 4.000 hektare lebih.

Baca juga: Pemkab Tana Tidung Kerjasama dengan GCI Belanda, Upaya Pengembangan Energi Rendah Karbon 

Nantinya kegitan ini, akan melibatkan masyarakat secara langsung dalam program pemulihan dan konservasi ekosistem gambut dan hutan mangrove di kawasan Desa Salimbatu.

Sementara itu, Direktur PT Enggang Kaltara Lestari,Tajuddin Tuwo menyampaikan adanya EKP ini tentu bertujuan meningkatkan pengembangan Nilai Ekonomi Karbon bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kolaborasi Bersama BUMD, serta mendukung Pembangunan rendah karbon dan berketahanan Iklim (PRK-BI).

“Akan kami lakukan pendampingan dalam pengelolaan lahan gambut yang kurang bermanfaat, untuk ditanami tanaman yang sesuai dan meningkatkan ekonomi masyarakat, misalnya durian, pete atau tanaman lainnya,” jelasnya.

Dalam hal ini, ia juga menjelaskan bahwa kegiatan pengeluaran Karbondioksida yang terperangkap dibumi, baik yang berasal dari kegiatan industry atau kebarakan hutan akan memicu panas bumi. Sehingga diperlukan program penghijauan untuk menyerap karbon dioksida pada malam hari.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Iwan Setiawan, perwakilan dari BUMD PT Global Eco Recue Lestari (GERL), ia menyebutkan project ini akan memberikan peluang tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berbasis NbCS melalui penjagaan dan pemulihan pada ekosistem mangrove dan gambut.

“Pengelolaan NEK memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals,” pungkasnya.

Dengan meningkatnya pertumbuhan industri tentu akan meningkatkan pula angka pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran di daerah. Namun, semakin masifnya pertumbuhan industustri juga perlu mendapat atensi khsusus dari pemerintah daerah. Salah satunya efek dari adanya emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Berdasarkan data Atlas Nusantara, dari tahun 2001 hingga 2022, rata-rata emisi GRK di Provinsi Kaltara sekitar 567 MtCO2e dengan penyebab utama karena deforestasi. Antara tahun 2001 hingga 2022, Emisi GRK terkait hutan di seluruh Provinsi Kaltara mengeluarkan 188k tonCO2e/tahun dan menghilangkan -48,1 ktonCO2e/tahun. Yang artinya ini mewakili sumber karbon bersih sebesar 140 ktonCO2e/tahun

(*)

Penulis Desi Kartik Ayu