Ketua PDIP Kaltim Geram Ada Kader Daftar Bakal Calon Wawali Bontang ke Golkar: Jangan Semau-maunya!

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Ketua DPD PDI Kaltim Safaruddin geram ada kader yang menaftar bakal calon Wawali Bontang melalui Partai Golkar: Jangan semau-maunya!

Kegeraman Safaruddin berawal saat pengurus DPC PDIP Kota Bontang mendaftarkan Agus Suhadi sebagai bakal calon Wawali Bontang di Partai Golkar pada Minggu (21/4).

Mantan Kapolda Kaltim ini menilai pengurus DPC PDIP Bontang seperti orang-orang yang tidak mengerti mekanisme partai.

Mereka melakukan manuver yang akhirnya menimbulkan persepsi publik internal PDIP Bontang pecah.

Ia menegaskan, intruksi DPP PDIP jelas, seluruh DPC hanya membuka pendaftaran baik untuk internal atau eksternal.

Baca juga: Ahok dan Risma Bakal Turun Gunung Ikut Pilkada Kaltim, PDIP Jaring Kandidat yang Bakal Diusung

"Ini malah ke partai lain. Rombongan dengan pakaian lengkap. Seolah-olah memberikan opini ke masyarakat bahwa PDIP mendukung pak Agus dan berkoalisi dengan Partai Golkar.

Kan belum ada apa-apa," kata Safaruddin saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co, Senin (22/4).

Menurutnya, jika ada perorangan dari internal PDIP ingin mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah tidak masalah, karena itu hak politik.

Tetapi jangan membawa nama PDIP. "Ini kan partai ada aturannya. Jangan semau-maunya," tegasnya.

Safaruddin sadar dengan kalkulasi perolehan Pemilu Legislatif 2024 belum cukup untuk PDIP mengusung pasang calon.

Namun ranah koalisi atau komunikasi lintas partai bukan kewenangan DPC.

Baca juga: Nama-nama Kader PDIP Bakal Diusung Maju Pilkada Kaltim 2024, Pendaftaran Calon Dibuka hingga 15 Mei

"Nanti saya yang bicara, dengan siapa (partai) kita akan bekerja sama. Mekanismenya seperti itu, dan tentu hasilnya akhirnya tetap DPP yang menentukan," ungkapnya.

Safaruddin mengaku geram dengan manuver-manuver politik yang dilakukan pengurus DPC Bontang, dan mengancam memberikan sanksi kepada pengurus yang terlibat.

"Saya sudah perintahkan kepada bidang kehormatan DPD untuk melakukan penyelidikan, sejauh mana pelanggarannya," bebernya.

Tidak menutup kemungkinan, sanksi nonaktif akan diberikan atau bahkan sanksi lebih berat kepada pengurus yang terlibat, mulai ketua, sekretaris maupun bendahara.