Terungkap Alasan PDIP tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Terungkap alasan PDIP dan Ganjar-Mahfud tak menghadiri rapat pleno Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Rabu (24/4/2024) menggelar rapat penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. 

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hadir dalam penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU.

Sementara pasangan nomor urut 03 Ganjar-Mahfud MD tidak hadir dengan alasan baru menerima undangan pagi hari.

Sementara untuk perwakilan partai pengusung pasangan calon 03 hany diwakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai partai utama pengusung Ganjar-Mahfud tidak hadir.

Partai pengusung pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang hadir yakni PKB dan PKS. Sedangkan Partai Nasdem juga tampak tak hadir.

Baca juga: BIODATA Prabowo Subianto, Presiden RI Terpilih, Kemenangan Pasangan Prabowo-Gibran Diumumkan KPU

Capres 03 Ganjar Pranowo mengaku mendapat kabar undangan penetapan Prabowo-Gibran pada pukul 08.22 WIB.

Di sisi lain, dirinya sedang berada di Yogyakarta sehingga tidak bisa hadir.

"Kebetulan saya di Yogya jadi tidak bisa datang. Tadi saya konfirmasi ke staf undangan awalnya untuk para ketua partai," ujarnya.

Ganjar dikabari via WhatsApp (WA) mengenai undangan tersebut usai melakukan olahraga pagi bersama istrinya Siti Atikoh Suprianti.

Dalam postingan Instagram, Ganjar memperlihatkan aktivitas usai lari pagi lalu memakan pisang.

"Saya dikasih kabar via WA baru jam 08.22 pagi ini. Saya buka WA jam 9.27 setelah olah raga pagi dan wawancara kawan-kawan wartawan yang menunggu di rumah," ucap Ganjar.

Tim Hukum DPP PDIP menyatakan pihaknya tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) terkait langkah KPU menerima pencalonan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

PDIP sejatinya meminta KPU menunda penetapan paslon nomor urut 2.

"Saya harus menegaskan sidang putusan hari ini di PTUN dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta.

Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami laik untuk diproses dalam sidang pokok perkara karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini," kata Ketua Tim Hukum PDIP Prof. Gayus Lumbuun.

Baca juga: Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Jadwal Penetapan Prabowo-Gibran Capres Cawapres Terpilih?

Gayus menyatakan pihaknya juga sudah mendatangi KPU RI untuk menyampaikan putusan hakim PTUN.

"Bahwa hasil putusan dismissal PTUN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nantinya pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami dianggap layak untuk dilanjutkan tadi, menjadikan satu celah hukum ini masih bisa ditegakkan di negara kita, artinya hukum masih berdaulat di negara kita," ungkap Gayus.

Menurut Gayus, gugatan yang diajukan terkait langkah KPU yang telah melawan hukum karena menerima Gibran sebagai Cawapres.

"Kalau saya katakan justru di PTUN inilah akan terbaca, terungkap semua persoalan karena adanya pelanggaran hukum oleh penguasa. Dan ini akan keungkap," terang Gayus.

Dia menerangkan KPU RI seharusnya taat hukum dalam menjalankan peraturan. 

Dengan diterimanya gugatan PDIP ke persidangan, Gayus menyampaikan KPU RI harus menunggu proses pengadilan dan tidak menetapkan Prabowo-Gibran.

"Itu yang kami inginkan supaya jangan ada justice delay. Jadi keadilan yang terlambat nanti kalau buru-buru ditetapkan.

Bersabar, beri kesempatan hukum untuk menentukan apakah penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan ini sudah patut untuk memutuskan atau menetapkan," kata Gayus.

Baca juga: BOCORAN Terbaru, Prabowo-Gibran Mulai Bahas Susunan Kabinet, Ada Parpol Baru Bakal Masuk Koalisi

Dia menegaskan permohonan yang diajukan ke PTUN secara hukum berbeda dengan yang dimohonkan para pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Jika di MK menyidangkan mengenai hasil proses Pemilu, sementara di PTUN ialah menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU.

KPU RI telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 

Mengenakan kemeja putih dan peci, Prabowo menyatakan bahwa pertandingan Pilpres sudah selesai.

Dia memahami jika ada pihak yang masih merasa tidak puas dan kecewa. Tiga kali maju di Pilpres, Ketua Umum Gerindra itu pernah gagal menang.

"Mas Anies, Mas Muhaimin saya pernah ada di posisi anda. Saya tahu senyuman anda berat sekali," ucap Prabowo dalam pidatonya di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar hadir dalam penetapan resmi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Anies dan Cak Imin menyaksikan langsung rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2049.

Merespons ini, Prabowo menyebut tiga nilai yang perlu dimiliki seorang pemimpin negara cinta tanah air, kejujuran, dan kebersihan.

Prabowo kemudian bertekad membuktikan bahwa proses peralihan kekuasaan politik bisa berlangsung secara damai.

Itu seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019 di mana Prabowo merupakan kompetitor yang kalah, dan dirangkul masuk pemerintahan. 

"Indonesia sebagai bangsa terbesar keempat di dunia, dan diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sekali lagi kita buktikan kepada dunia, kita mampu menyelesaikan proses peralihan kekuasaan politik secara damai," ucapnya.

Baca juga: Survei Terbaru: 90,5 Persen Pemilih Ganjar-Mahfud Setuju Hasil Pilpres Dimenangi Prabowo-Gibran

Langsung Dikawal Paspampres

Setelah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU RI,  Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka langsung dikawal Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, TNI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Paspampres untuk mengawal Prabowo dan Gibran.

"Sudah dibentuk satgas paspampres untuk pengamanan Pak Prabowo dan Pak Gibran," kata Gumilar saat dihubungi Tribun, pada Rabu (24/4/2024).

Gumilar mengatakan, Prabowo dan Gibran nantinya juga akan dikawal oleh Grup A dan Grup B Paspampres.

Prabowo dan Gibran akan dikawal oleh Grup A dan Grup B Paspampres setelah keduanya resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang.

"Setelah pelantikan bulan Oktober pengamanan diserahkan ke grup A dan B Paspampers," kata Gumilar. Kini tersisa tahapan pelantikan  presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. (Tribun Network/fah/gta/wly/rey)