UPDATE Jumlah Pemilih Pilkada 2024 Diprediksi 207.1 Juta Jiwa, KPU Segera Lakukan Coklit di Lapangan

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Berikut Update jumlah pemilih Pilkada 2024 diprediksi sebanyak 207,1 juta jiwa, KPU RI segera meakukan pencocokan dan penelitian ( Coklit ) di lapangan.

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu ( DP4 ) untuk Pilkada 2024 kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asyari.

Tito Karnavian mengatakan DP4 merupakan dasar pemilih dari Pilkada 2024 yang sudah terekam dari Dukcapil.

"Setiap hari sangat dinamis, diinput oleh semua kabupaten/kota tiap hari," kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (2/5).

Tito menyebut ada kriteria DP4, yakni WNI yang memiliki hak pilih minimal berusia 17 tahun sampai 27 November 2024. Kriteria kedua yakni bukan anggota aktif TNI-Polri.

Lebih lanjut, data DP4 Pilkada agak berbeda dengan DP4 Pemilu 2024.

Baca juga: KPU Tetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024, Suryanata Al Islami: 504.252 Pemilih se-Kaltara

"Kalau ( DP4 Pemilu ) 14 Februari yang potensial memilih usia 17 tahun sampai 14 Februari 2024, yang sudah diinput sampai 27 November 2024.

Nanti yang berusia 17 tahun siapa saja by nama by adress dan dibagi setiap provinsi kabupaten kota sampai kecamatan," katanya.

"Makanya tadi, kalau dulu penyerahannya pakai buku tebal, kalau sekarang simbolis saja karena nanti yang akan kita berikan adalah soft copynya," kata Tito.

Adapun DP4 Pilkada 2024 yang diserahkan ke KPU yakni sebesar 207.107.767 dengan rincian 103.228.748 laki-laki dan 103.882.020 perempuan.

Kendati demikian, Tito mengatakan DP4 ini bukan data pasti pada saat pencoblosan Pilkada 2024 nanti.

Sejumlah kemungkinan, dikatakan Tito, bisa terjadi dan berubah, diantaranya pemilih meninggal dunia, pindah alamat, pemilih yang menjadi Anggota TNI-Polri.

Baca juga: Partisipasi Pemilih Kaltara di Pemilu 2024 Capai 80 Persen, Nunukan Terendah, Tana Tidung Tertinggi

Karena itulah, Tito meminta KPU untuk bersinergi dengan stakeholder lainnya untuk memvalidasi data-data tersebut.

"Karena data potensial ini akan divalidasi oleh teman-teman di daerah apakah orang itu benar ada kemudian sudah pindahkah, sudah berganti profesi jadi TNI-Polri tidak.

Itulah nanti proses verifikasi dan validasi oleh KPU dan jajarannya di seluruh wilayah Indonesia," kata Tito.