Dialog TribunKaltara Bersama Bupati Malinau, Wempi Ungkap Kilas Balik Kebijakan 5 Program Inovatif

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Kilas balik 5 program inovasi dan strategi penerapan kebijakan di masa kepemimpinan selama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2021-2024 dibahas melalui dialog eksklusif TribunKaltara.com bersama Bupati Malinau, Wempi W Mawa, Kamis (16/5/2024).

Kepada Manager TribunKaltara.com, Sumarsono, Wempi menceritakan sejumlah tantangan berikut strategi penerapannya di masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Jakaria yang terbilang cukup singkat.

Jika dibagi berdasarkan konsentrasi kebijakan di Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), 5 program inovasi daerah dibagi menjadi 2 kategori umum.

Pertama, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang mencakup 3 program inovasi, Desa Sarjana, Milenial Mandiri dan Wajib Belajar Malinau Maju

Kedua, pada bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mencakup 2 Program inovatif, yakni Beras Daerah Plus atau Rasda Plus dan Program RT Bersih.

"Kami punya visi besar melihat bonus demografi kabupaten Malinau. Pemuda, anak-anak muda kita adalah gambaran Malinau pada masa yang akan datang," ucapnya.

"Saat ini, kita melihat bagaimana gejolak ekonomi global, ketahanan pangan, inflasi menjadi persoalan yang harus kita atasi bersama," ujarnya menambahkan.

Baca juga: 3 Tahun Kepemimpinan Wempi-Jakaria, Pembenahan Fokus Tiga Sektor Utama di Malinau, Ini Progresnya

Masa Jabatan Singkat dan Tantangannya

Meskipun 5 program Inovasi daerah telah diterjemahkan dari semula komitmen politik berwujud penjabaran 5 program unggulan dan prioritas daerah, awal penerapan program bukan tanpa hambatan.

Wempi W Mawa mengakui implementasi 5 program inovatif, meliputi Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana, Milenial Mandiri, Rasda Plus dan RT Bersih penuh dengan tantangan.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malinau periode 2021-2024 atau sekira 3 tahun 7 bulan, terbilang singkat dan membutuhkan gerak cepat terhadap pelaksanaan program.

Sebagian besar program berbasis sumber daya manusia, keberhasilan program, serupa dengan investasi. Kebijakan berjangka yang akan tampak setelah melalui periode waktu tertentu.

"Kebijakan untuk peningkatan SDM tidak sama seperti membangun gedung. Hari ini dibangun, besok sudah kelihatan hasilnya. Untuk SDM ini memerlukan waktu, bahkan bertahun-tahun baru terlihat hasilnya," katanya.

Aturan, pembagian kewenangan pusat dan daerah juga menjadi tantangan di awal. Kesesuaian kebijakan harus diimbangi dengan dasar pelaksanaan.

Wempi yang juga memiliki pengalaman sebagai Ketua DPRD Malinau, sadar betul pembagian tupoksi Pemkab sebagai eksekutor, dan Dewan sebagai Legislator dan anggaran.